POLKUM - Bantuan sosial (Bansos) pemerintah di tengah pemilu dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan elektoral. Ketua Umum PAN Zulkfili Hasan berkampanye dengan narasi agar rakyat memilih Prabowo-Gibran agar Bansos dan BLT dilanjutkan.
Peneliti senior BRIN Prof. Lili Romli menilai kampanye seperti itu tidak etis. Untuk menyejahterakan rakyat, kata dia, seharusnya tidak mengandalkan Bansos.
Dia menilai kampanye model ini justru ingin melestarikan kemiskinan.
“Ini bisa dikatakan mereka ingin agar rakyat tetap miskin sehingga tergantung terus pada Bansos. Ini bentuk politik populis yang salah kaprah,” tegas Prof Lili Romli di Jakarta, Kamis (14/12/2023).
Menurut dia, kampanye politik seharusnya berfokus pada upaya menyejahterakan rakyat seperti penciptaan lapangan usaha bagi rakyat, lapangan pekerjaan, peningkatan pendidikan sehingga rakyat bisa keluar dari jerat kemiskinan.
“Bukan terus-menerus melestarikan bansos,” ujarnya.
Dia menilai program Bansos kini melenceng dari tujuan awal.
“Sekarang Bansos sudah bersifat politis, sudah ditunggangi politik,” ujar Lili.
Bansos menjadi instrumen klientelisme untuk meraih suara dalam rankpemenangan pemilu dan pilpres. Padahal pendanaan bansos bersumber dari uang rakyat.
“Anggaran negara, yang berasal dari pajak bahkan dapat dari utang luar negeri, disalahgunanakan, dimanipulasi dan dimanfaatkan untuk pemenangan pemilu. Ini sangat disayangkan," tegas Lili.
Lili menekankan pentingnya kesadaran publik untuk melihat bansos secara jernih di tengah masa pemilu. Bansos bukan berasal pribadi melainkan negara.
"Semoga rakyat sadar dan mengetahui bahwa Bansos bukan kemurahan hati penguasa. Sebab yang digunakan bukan uang pribadi, tetapi uang negara. Pada hakikatnya adalah uang rakyat,” katanya.
Tidak Mendidik
Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan bantuan sosial dipakai untuk meraih kepercayaan publik sejak lama.
“Bansos tinggi untuk meraih kepercayaan publik,” kata Trubus, Kamis (14/12).