RAKYATBENTENG.BACAKORAN.CO - Fenomena terkotak-kotaknya ASN di lingkungan Pemkab Bengkulu Tengah menjelang Pilkada 2024 lantaran berbeda pilihan sudah semakin nyata.
Dari penelusuran wartawan di lapangan, ada oknum ASN yang memegang jabatan Eselon III di salah satu OPD besar sebut saja A terang-terangan mempromosikan salah seorang bakal calon. Termasuk kepada wartawan. Terhadap ASN lain yang dinilai tidak mendukung bakal calon jagoannya, A memilih untuk membatasi komunikasi.
Berbeda lagi dengan oknum ASN sebut saja B, di OPD berbeda. Alasannya mendukung salah satu bakal calon lantaran faktor balas budi dan juga kedekatan, meski bukan keluarga langsung. Ia tak canggung mengajak rekannya sesama ASN untuk membantu mendukung bakal calon tersebut.
"Hasil temuan kami juga seperti itu. Para ASN sudah terkotak-kotak karena beda pilihan. Bahkan saat acara deklarasi bakal pasangan calon lalu ada ASN staf hingga pejabat yang turut hadir. Kemudian kami melihat ada mobil dinas yang ikut serta dalam iring-iringan rombongan bakal calon menuju kantor KPU, kalau memang bentuknya pengawalan resmi kenapa bakal calon yang lain tidak dikawal," kritik Harisna Asari, aktivis Ormas Nusantara Institute.
"Pj Bupati kemana? apakah tugas beliau hanya menghadiri lalu membuka dan menutup acara atau rapat saja? Karena menurut kami sejauh ini Pj Bupati terkesan membiarkan dugaan pelanggaran netralitas ASN terjadi di Bengkulu Tengah ini larut dalam rutinitas kerja kantoran saja. Pada momen ini Pj Bupati wajib memegang peran penting dalam menjaga dan menegakkan kode etik dan netralitas di lingkup birokrasi," kata Haris lagi.
Ormas Nusantara Institute, masih disampaikan Haris berkomitmen mengawal setiap tahapan Pilkada Bengkulu Tengah agar berlangsung jujur dan adil. Haris memastikan pihaknya tak segan melaporkan segala bentuk dugaan pelanggaran ke pihak berwenang.(imo)