Alutsista yang diakuisisi harus harus berbasis teknologi terkini. Penggunaan alutsista secara integratif dan kolaboratif.
Penggunaan alutsista yang yang dapat digunakan secara lintas matra dapat memaksimalkan fungsi dan kegunaan alutsista.
"Penggunaan smart defense melalui integrasi sistem dan penggunaan alutsista kolaboratif dapat menciptakan efisiensi anggaran dari alutsista, menyeimbangkan penangkalan potensi ancaman dan pemberian ruang fiskal,” tuturnya.
Samsul Rizal menjelaskan pembangunan postur pertahanan IKN melalui smart defense, dibutuhkan pemenuhan terhadap aspek teknologi dan sumber daya manusia.
"Teknologi berperan sebagai tulang punggung dalam implementasi konsep Pertahanan 5.0 di IKN,” ujarnya sembari menyebut biaya untuk teknologi ini membutuhkan anggaran besar.
Kemudian, sumber daya manusia berfungsi sebagai pengendali utama teknologi dan pengambil keputusan kritis, di mana SDM militer perlu memiliki kepekaan terhadap perkembangan teknologi terbaru, pemahaman mendalam tentang taktik dan strategi kontemporer, serta kemampuan untuk mengelola sumber daya manusia dan teknologi secara efektif dalam operasi Pertahanan 5.0.
Smart defense juga mengintegrasikan matra darat, matra laut, dan matra udara.
Untuk implementasi Pertahanan 5.0 diperlukan dukungan institusional, komitmen anggaran, nilai-nilai, dan industri pertahanan.
Sementara itu, Direktur Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lemdiklat Polri Brigjen Pol Indarto memaparkan aspek keamanan di IKN yang disebut sebagai pemolisian harmoni.
Dia mengatakan dalam penerapan smart policing harus berorientasi pada pelayanan masyarakat dana bukan hanya aspek keamanan.
Karena ketika teknologi cerdas itu diterapkan ada isu intervensi privasi, intervensi hak-hak warga negara, dan kekhawatiran akan keamanan data.
Menurut Indarto, pemolisian harmoni merupakan pemeliharaan keamanan yang modern dan manusiawi.
Dengan pemolisian harmoni, smart policing digabungkan dengan community policing, di mana masyarakat dilibatkan dalam menentukan pengawasan seberapa etis smart policing.
"Ada dua hal yang diterapkan, pertama partnership, kemitraan. Kedua, problem solving, pemecahan masalah masyarakat dengan konteks masalahnya,” kata Brigjen Pol Indarto.
Kerangka kerja pemolisian harmoni di IKN menurutnya ada komando terintegrasi berupa command center yang fungsinya untuk pelayanan kepolisian, pencegahan kejahatan, dan penegakan hukum.
"Semua teknologi high tech,”ujarnya.