RAKYATBENTENG.BACAKORAN.CO – Salah satu kades di Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng), Ismail Bakaria, S.Pd, M.Si yang merupakan Kades Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan. Pesannya lebih kepada menyoroti masih adanya praktik politik uang atau money politic.
Pada Pemilu 2024 ini, dirinya menuliskan sebuah pesan di secarik kertas yang ditujukan kepada masyarakat Benteng. Isinya, ‘Perhatian. Bagi masyarakat Benteng yang menerima uang caleg tetapi tidak dipilih. Jadi, uang dimakan itu haram 7 turunan’.
Saat ditanyakan, menurutnya praktik money politic tidak selalu dapat memberikan keuntungan bagi seorang peserta pemilu atau caleg. Tapi sebaliknya, dapat menumbangkan caleg bersangkutan.
‘’Kita jadi tim sukses, caleg percaya uang diberikan. Tetapi pada kenyataannya, calegnya tidak terpilih. Lebih baik tidak terima uang, jadi tidak ada beban,’’ pungkasnya.
Politik Uang dalam Islam
Dilansir dari rakyatbenteng.disway.id, praktik money politic atau politik uang belum dapat dihilangkan dan masih mencederai Pesta Demokrasi Pemilu 2024. Meski kampanye penolakan politik uang telah jauh hari digaungkan oleh penyelenggara Pemilu dan pihak terkait lain, namun secara fakta, di wilayah Bengkulu Tengah misalnya hasil penelusuran tim liputan media rakyatbenteng.disway.id "serangan fajar" cukup masif dilakukan oknum timses menjelang pencoblosan dengan tujuan mendulang suara optimal.
Lantas bagaimana sebenarnya politik uang dalam Islam? melansir dari situs resmi Majelis Ulama Indonesia, mui.or.id, Ketua mui Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh telah menjelaskan, memilih pemimpin harus berdasarkan kompetensi. Pemimpin yang terpilih idealnya yang mengemban amanah demi kemaslahatan.
"Setelah mendengar visi misi calon dalam masa kampanye, saatnya kita kontemplasi dan memilih sesuai hati yang jernih, meminta pertolongan Allah SWT agar diberi pemimpin yang shiddiq atau jujur, yang amanah atau dapat dipercaya," kata Prof Niam di sela-sela Rapat Pimpinan Harian rutin MUI di Aula Buya Hamka, Jakarta.
Prof Niam menambahkan, dalam memilih pemimpin juga didasarkan pada sifat tabligh atau kemampuan eksekusi, serta yang fathanah atau memiliki kompetensi.
Oleh karena itu, Prof Niam menegaskan, tidak boleh memilih pemimpin yang didasarkan pada sogokan atau memberikan harta.
“Orang yang akan dipilih atau yang mencalonkan diri juga tidak boleh menghalalkan segala cara untuk dapat dipilih, seperti menyuap atau dikenal serangan fajar hukumnya haram,” jelasnya.
Prof Niam menegaskan, praktik tersebut dikenal dengan serangan fajar hukumnya haram bagi pelaku maupun penerimanya.