Tok! APBD Bengkulu Tengah 2024 Senilai Rp 831 Miliar Disahkan, Ini Pandangan Fraksi

Senin 20 Nov 2023 - 22:46 WIB
Reporter : Ricky Saputra
Editor : Leonardo Ferdian

KARANG TINGGI RBt  - Rapat paripurna dengan agenda pandangan akhir fraksi-fraksi terkait dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Pemkab Bengkulu Tengah tahun 2024 dilaksanakan pada Senin, 20 November 2023. Hasil paripurna, APBD 2024 akhirnya disahkan dengan nominal mencapai Rp 831.908.470.998. Sebagai rinciannya, belanja operasi senilai Rp 549.195.500.309, belanja modal Rp 122.314.452.489, belanja tidak terduga, Rp 1.000.000.000  dan belanja transfer Rp 159.398.518.200.

Meskipun telah disahkan, namun APBD tahun 2024 ini mendapatkan beberapa catatan yang disampaikkan oleh fraksi-fraksi diantaranya, dari fraksi NasDem mengatakan jika materi APBD tahun 2024 bersifat kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis seperti, gambaran umum, kondisi ekonomi makro daerah, asumsi dasar penyusunan perancangan pertumbuhan dan asumsi lainnya yang terkait dengan konsidi daerah. 

Kemudian fraksi PDI Perjuangan mengemukakan pandangan bahwa raperda APBD diyakini lebih efektif, efisien, produktif dan tepat sasaran. Masalah keuangan bagi daerah tentu menjadi salah satu yang sangat sensitif untuk dikelola dan disalurkan bagi kepentingan daerah. Sesuai dengan tujuan otonomi daerah, anggaran daerah merupakan salah satu alat yang digunakan baik-baiknya dan sebesar-besarnya dalam meningkatkan pelayanan publik, mensejahterakan masyarakat serta pemerataan pembangunan daerah. 

Sementara, dalam rapat paripurna ini dihadiri langsung Pj Bupati Benteng, Dr. Heriyandi Roni, M.Si, Sekdakab Benteng, Drs. Rachmat Riyanto, ST, MAP, Ketua DPRD Benteng, Budi Suryantono, S.Sos, M.Si, kepala OPD, unsur forkopimda dan para anggota dewan.

Dalam kesempatan itu, Heri Roni mengatakan APBD 2024 ditujukan untuk merespon peningkatan perekonomian, mendukung agenda pembangunan dan kesejahteraan secara optimal mempercepat transformasi ekonomi, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. Kebijakan APBD diarahkan pembangunan berbasis kawasan dan peningkatan pelayanan publik. 

‘’Kita sudah ada persetujuan kesepakatan bersama dengan DPRD tentang  raperda APBD tahun 2024 ini. Kami berterima kasih. Segala yang dilakukan sesuai dengan agenda. Hasil ini akan di kirim ke provinsi untuk dievaluasi,’’ pungkas Heri.(cw1)

Tags :
Kategori :

Terkait