RAKYATBENTENG.BACAKORAN.CO - Gerakan Lima Kamis Bengkulu Tengah mendapati info dugaan praktik pungli menyasar calon peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di salah satu OPD lingkungan Pemkab Bengkulu Tengah. Modusnya, sebagaimana informasi yang diterima, calon peserta yang merupakan tenaga honorer atau PTT di OPD tersebut diminta sejumlah uang pada saat mengurus Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dengan atasannya.
SPTJM sendiri untuk diketahui merupakan salah satu syarat untuk mendaftar PPPK. SPTJM berisi pernyataan bahwa data yang disampaikan adalah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ditandatangani oleh pimpinan unit kerja dan bermeterai.
"Sudah ada 2 orang yang mengadu ke kami, bertugas di OPD yang sama. Dari keterangannya Rp500 ribu diminta. Belum tahu pasti berapa banyak honorer yang diminta. Apa dasarnya memungut bayaran itu? kita mempertanyakan dan minta pihak terkait usut kebenarannya. Kalau terbukti agar dibawa ke ranah hukum pelakunya," tegas Nasirwandi alias Tiwot, pentolan gerakan lima kamis kemarin, Kamis 13 Februari 2025.
Wartawan berupaya meminta konfirmasi dengan pejabat berwenang di OPD yang beralamat di Kecamatan Karang Tinggi tersebut namun hingga berita ini diturunkan belum mendapat respon.(fry)