RAKYATBENTENG.BACAKORAN.CO - Memasuki awal tahun 2025, Kabupaten Bengkulu Tengah mencatatkan kemajuan signifikan dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), sebanyak 65 BUMDes di wilayah tersebut kini telah memiliki sertifikat badan hukum dan 10 BUMDes diantaranya telah terdaftar di e-katalog guna persiapan pelaksanaan makan bergizi gratis.
Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM) Dinas PMD Bengkulu Tengah, Sandarman, S.Sos, M.Si menjelaskan bahwa dengan adanya sertifikat badan hukum, BUMDes tidak hanya diakui secara sah oleh negara, tetapi juga memperoleh sejumlah kemudahan dalam menjalankan kegiatan usaha. Sertifikat ini setara dengan akta notaris pada perusahaan terbatas (PT) maupun koperasi, yang membuka peluang bagi BUMDes untuk berkembang lebih pesat.
“Sudah ada 65 BUMDes yang memiliki sertifikat badan hukum. Kami terus mendorong BUMDes lainnya yang belum memiliki sertifikat untuk segera mengurusnya. Dengan memiliki badan hukum, BUMDes lebih mudah mengakses investor dan pengelolaan usaha, termasuk izin usaha dan sertifikasi produk,” ujar Sandarman.
Lebih lanjut, Sandarman menambahkan bahwa BUMDes yang telah berbadan hukum juga dapat mengurus berbagai izin usaha, seperti sertifikasi halal untuk produk yang dihasilkan, pendaftaran merek, hingga kemasan produk. Selain itu, BUMDes juga mendapatkan akses pelatihan dan pendampingan dari pemerintah terkait pengelolaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Disisi lain, selain pengakuan legalitas, 10 BUMDes di Bengkulu Tengah juga telah terdaftar dalam e-Katalog Inaproc versi 6.0. Program ini memungkinkan BUMDes untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk dalam program Makan Bergizi Gratis (MGP), yang bertujuan untuk menyediakan bahan makanan sehat dan bergizi bagi masyarakat.
“Dengan terdaftarnya BUMDes dalam e-Katalog, proses pengadaan barang dan jasa menjadi lebih transparan dan efisien. Kami berharap BUMDes bisa berperan aktif dalam program MGP dan menjadi pemasok utama bahan baku,” tambah Sandarman.
Kehadiran e-Katalog juga diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang bagi BUMDes untuk memperluas pasar, baik di tingkat daerah maupun nasional. Melalui sistem ini, produk-produk dari BUMDes, seperti makanan, souvenir, dan alat tulis kantor (ATK), dapat diakses dengan lebih mudah oleh pemerintah dan swasta.
“Dengan semakin banyaknya BUMDes yang terdaftar di e-Katalog, diharapkan alokasi anggaran untuk pembelian produk BUMDes menjadi lebih mudah, transparan, dan berkelanjutan,” tutup Sandarman.(iza/ae2)