RAKYATBENTENG.BACAKORAN.CO - Dalam hearing yang digelar DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah bersama TAPD kemarin, Selasa 14 Januari 2025 suasana sempat tegang. Dimana Wakil Ketua (Waka) II, Romli yang ditengarai tak mampu membendung kekecewaannya atas kondisi keuangan daerah saat ini yang merugikan banyak pihak melontarkan pernyataan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), Lili Trianti untuk mundur dari jabatannya.
"Saya sempat menyampaikan itu (Kepala BKD diminta mundur, red) kalau memang tidak mampu melaksanakan perencanaan daripada anggaran, mundur saja dari jabatannya. Tetapi untuk urusan tersebut, itu ranahnya dari Pj Bupati. Karena kita hanya ingin, bagaimana kedepannya tidak ada terjadi hal yang sama seperti sekarang ini," kata Romli.
Kendati belum berhasil diperoleh konfirmasi langsung dari Lili hingga berita ini diturunkan namun dari kabar terhimpun, terkait usulan Romli tersebut Lili siap jika memang dari hasil evaluasi yang dilakukan sesuai regulasi diputuskan dirinya harus diganti.
"Pokok pembahasan awal kami mendengarkan paparan dari Pemkab Bengkulu Tengah melalui TAPD perihal tak disalurkannya DBH yang berimbas pada kegiatan yang tidak dapat dibayarkan, termasuk TPP maupun honor pegawai. Kami mempertanyakan bagaimana itu bisa terjadi dan apa solusinya," kata Romli lagi.
BACA JUGA : https://rakyatbenteng.bacakoran.co/read/10206/apa-kabar-pengusutan-dugaan-penyimpangan-gedung-kantor-dispora
Sementara, Ketua DPRD, Fepi Suheri menerangkan bahwa dari penjelasan pihak TAPD disimpulkan mendesak Pemprov Bengkulu untuk segera menyalurkan DBH kepada Bengkulu Tengah. Sebab dari kalkulasi yang telah dilakukan, total utang Pemkab mencapai Rp30 miliar lebih. Sedangkan besaran DBH hanya sekitar Rp21 miliar. Artinya sekalipun DBH masuk ke Kasda Bengkulu Tengah belum mampu membayarkan utang yang ada.
"Kami akan mencari solusi bersama mengatasi persoalan itu, rencananya melakukan refocusing anggaran tahun 2025," ungkap Fepi.
Terkait keluhan dan keresahan pihak-pihak yang memiliki sangkutan dengan Pemkab, Fepi hanya bisa mengimbau untuk bersabar.
"Kita usahakan secepatnya namun berpedoman pada regulasi yang ada. Kalau kami dari DPRD Benteng maunya dibayar besok namun anggaran belum ada bagaimana? mudah-mudahan anggaran DBH segera Provinsi Bengkulu salurkan ke Benteng. Ini merupakan PR terbesar bapak Pj Bupati Benteng, kami selaku DPRD Benteng tidak mau hal ini terulang kembali. Kita minta Pj Bupati dan TPAD terus mengupayakan bagaimana agar DBH cepat disalurkan," demikian Fepi.
Untuk diketahui, dalam hearing yang dilangsungkan di gedung DPRD dari TAPD hadir Kepala BKD Bengkulu Tengah, Lili Trianti, Kabid Pendapatan, Dessy Aprianti, Kabid PBB, Febriansyah, Kabid Aset, Hendri Bela, perwakilan Bidang Perbendaharan, Bidang Anggaran. Kemudian dari Setdakab ada Asisten III, Eliyandes Kori, Asisten II, Eka Nurmeini, serta perwakilan Bappeda.
Sedangkan dari DPRD hadir Ketua DPRD Bengkulu Tengah, Fepi Suheri, Waka I, Pery Haryadi sempat hadir, Waka II, Romli, Hermansyah, Hesti Sari Nada, Arsyad Hamzah, dan dewan lainnya.(fry/imo)