RAKYATBENTENG.BACAKORAN.CO - Sejumlah aktivis Gerakan Lima Kamis Kabupaten Bengkulu Tengah sore kemarin, Senin 13 Januari 2025 merapatkan barisan melakukan konsolidasi. Mereka yang hadir dalam pertemuan, Nasirwandi alias Tiwot, Ishak Burmansyah, Santoso, Syaipul dan Rozi berencana melakukan aksi turun ke jalan. Sasarannya adalah kantor Bupati Bengkulu Tengah atau Setdakab.
Salah satu isu yang diangkat dalam tuntutan nanti adalah kekosongan kas daerah yang berimbas pada tidak terbayarnya TPP ASN, kemudian hak pegawai honorer di Satpol PP dan Dinas Damkar, selanjutnya kegiatan fisik dan masih banyak lagi.
Bukan hanya perihal kasda yang kosong dengan dalih menunggu transferan DBH dari Pemprov Bengkulu, gerakan lima kamis yang rencananya melibatkan kalangan kontraktor dan pegawai untuk ikut turun dalam aksi nanti juga bakal mempertanyakan hasil kunjungan Pj Bupati, Pj Sekda dan sejumlah pejabat Eselon 2 ke Jambi serta rincian penggunaan dana hibah Tahun Anggaran 2024.
"Sudah cukup kami saban hari mendengar keluh kesah pegawai gara-gara belum ada kejelasan soal TPP, lalu kawan-kawan kami yang profesi kontraktor, mereka dikejar utang ke toko bangunan, utang ke rentenir untuk menutupi utang lainnya, belum utang gaji pekerja bahkan sampai ada yang tidak berhubungan baik lagi di rumah dengan istri. Menurut kami ini sudah sangat urgent, tapi anehnya para pejabat kita masih tenang saja," kata Tiwot.
BACA JUGA : https://rakyatbenteng.bacakoran.co/read/10172/informasi-kapan-penyaluran-tpp-asn-masih-belum-jelas
"Kawan-kawan sepakat hari ini (kemarin, red) kumpul membahas rencana aksi turun ke jalan. Ada juga perwakilan dari kontraktor dan pegawai, kami minta masukan dan kesediaan jika mereka mau bergabung dalam demo nanti," tambah Tiwot.
Diminta tanggapannya terkait rencana aksi demo, Pj Sekda Bengkulu Tengah, Drs. Hendri Donal, S.H., M.H., mengatakan bahwa aksi turun ke jalan merupakan hak warga negara sebagai bentuk penyampaian aspirasi atau pendapat di muka umum. Hal itu menurut Donal sah-sah saja.
BACA JUGA : https://rakyatbenteng.bacakoran.co/read/10171/warga-sebut-pembangunan-laboratorium-smp-diduga-menyalahi-rab
"Kalau hal itu sah-sah saja. Namanya orang mau menyampaikan aspirasinya, tidak bisa kita melarang. Tapi yang jelas kita intens koordinasikan ke Pemprov Bengkulu perihal kapan disalurkannya Dana Bagi Hasil (DBH). Nanti kalau memang belum ada solusinya, apakah akan dijadikan utang daerah dan akan dibayarkan melalui APBD, itu nanti menunggu rekomendasi juga dari BPK. Ataupun kita melakukan rasionalisasi anggaran," terang Donal.(fry)