Siapkan Dirimu! Contoh Soal SKB CPNS Bawaslu 2024 Lengkap dengan Jawaban

Reporter: Tri Hardianti |

Editor: Tri Hardianti |

Sabtu , 14 Dec 2024 - 19:30

19. Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaiakan sengketa antar peserta

pemilihan, dan sengketa antar peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan, paling lama:

a. 3 (tiga) hari sejak diterima laporan atau temuan

b. 7 (tujuh) hari sejak diterima laporan atau temuan

c. 12 (duabelas) hari sejak diterima laporan atau temuan

d. 21 (dua puluh satu) hari sejak diterima laporan atau temuan

e. 30 (tiga puluh hari)hari sejak diterima laporan atau temuan

Jawaban: C

20. Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:

a. Menerima dan mengkaji laporan

b. Mengkaji temuan

c. Mempertemukan para pihak yang bersengketa

d. Menerima dan mengkaji laporan atau temuan, Mempertemukan Pihak yang bersengketa untuk

mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat

e. Mempertemukan Pihak yang bersengketa untuk mencapaui kesepakatan

siapkan dirimu! contoh soal skb cpns bawaslu 2024 lengkap dengan jawaban                            rakyatbenteng.bacakoran.co – berdasarkan pengumuman bawaslu nomor 964/kp.01/sj/08/2024, badan pengawas pemilu (bawaslu) membuka kesempatan bagi calon pegawai negeri sipil (cpns) tahun 2024 dengan menyediakan sebanyak 1.984 formasi untuk berbagai posisi.
mengingat tingginya tingkat persaingan dalam proses seleksi ini, para peserta diharapkan untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin dan mempelajari berbagai materi terkait.
upaya belajar secara konsisten dan intensif menjadi kunci utama untuk dapat memperebutkan formasi yang tersedia dan lolos ke tahap selanjutnya.
berikut ini adalah contoh soal seleksi kompetensi bidang (skb) cpns bawaslu yang bisa dijadikan sebagai bahan latihan dan referensi untuk meningkatkan pemahaman serta kesiapan peserta.
baca juga : https://rakyatbenteng.bacakoran.co/read/9255/40-contoh-soal-skb-cpns-penjaga-tahanan-2024-lengkap-dengan-jawabannya
1. pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik sebagai calon presiden dan wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali:
a. presiden dan wakil presiden
b. pimpinan dan anggota mpr
c. pimpinan dan anggota dpr
d. pimpinan dan anggota dpd
e. semua jawaban benar
jawaban : e
2. dalam pembukaan (preambule) uud 1945, pernyataan "negara republik indonesia yang berkedaulatan rakyat" terdapat pada alinea keberapa?
a. alinea pertama
b. alinea kedua
c. alinea ketiga
d. alinea keempat
e. alinea kelima
jawaban: d
3. menurut konstitusi, siapa yang punya kewenangan melantik dan dapat memberhentikan presiden dan/ wakil presiden?
a. hak angket dan interpelasi dpr ri
b. mahkamah agung dan mahkamah konstitusi
c. pemilu secara langsung yang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali
d. dpr ri, mahkamah agung dan mahkamah konstitusi
e. majelis permusyawaratan rakyat
jawaban: e
baca juga : https://rakyatbenteng.bacakoran.co/read/9254/kisi-kisi-skb-cpns-penjaga-tahanan-2024-untuk-kemenkumham-dan-kejaksaan-agung-ri
4. jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, maka pelaksana tugas kepresidenan adalah: 
a. ketua mahkamah agung, ketua mahkamah konstitusi, dan ketua dpr secara bersama-sama
b. ketua mahkamah agung, ketua mahkamah konstitusi, dan ketua dpr dan ketua mpr secara bersama-sama
c. menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri keuangan, secara bersama-sama
d. menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan secara bergantian
e. menteri dalam negeri, menteri keuangan, dan menteri koordinator politik, hukum, dan keamanan (menko polhukam) secara bersama-sama
jawaban: d
5. dalam perubahan undang-undang dasar, hal apa yang tidak boleh dilakukan perubahan?
a. dasar negara dan sistem kenegaraan
b. sistem kewarganegaraan
c. sistem negara dan pemerintahan
d. bentuk negara kesatuan republik indonesia
e. semua benar
jawaban: d
 6. undang-undang nomor 15 tahun 2011 mengatur tentang: 
a. badan pengawas pemilihan umum; 
b. pengawas pemilihan umum 
c. penyelenggara pemilihan umum 
d. komisi pemilihan umum 
e. dewan kehormatan pemilihan umum 
jawaban: c 
baca juga : https://rakyatbenteng.bacakoran.co/read/9220/perhatikan-ini-sejumlah-larangan-peserta-selama-pelaksanaan-cat-skb-cpns-2024
7. pemilihan gubernur, bupati dan walikota diatur dalam : 
a. undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah; 
b. undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilu; 
c. peraturan pemerintah pengganti undang-undang republik indonesia nomor 1 tahaun 2014 
tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota; 
d. undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden; 
e. undang-undang nomor 6 tahun 2008 tentang pemerintah daerah. 
jawaban: c
8. kapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan 
gubernur. bupati, dan walikota diundangkan: 
a. tanggal 25 september 2014 
b. tanggal 26 september 2014 
c. tanggal 30 september 2014 
d. tanggal 1 oktober 2014 
e. tanggal 2 oktober 2014 
jawaban: e
9. peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur. 
bupati, dan walikota mencabut dan menyatkan tidak berlaku : 
a. undang-undang nomior 32 tahun 2004 
b. undang-undang nomor 12 tahun 2008 
c. undang-undang nomor 22 tahun 2014 
d. undang-undang nomor 15 tahun 2011 
e. undang-undang nomor 8 tahuin 2012 
jawaban: b
baca juga : https://rakyatbenteng.bacakoran.co/read/9218/peserta-wajib-pahami-ini-banyaknya-jumlah-soal-dan-durasi-pengerjaan-tes-kompetensi-pppk-2024
10. undang-undang nomor 22 tahun 2014 mengatur tentang: 
a. penyelenggara pemilihan gubernur, bupati, dan walikota 
b. pemilihan gubernur, bupati, dan walikota 
c. penyelenggara pemilihan gubernur, bupati, dan walikota 
d. pemilihan umum gubernur, bupati, dan walikota 
e. pemilu kepala daerah/wakil kepala daerah 
jawaban: d
11. peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur. 
bupati, dan walikota, dicatatkan dalam lembaran negara republik indonesia tahun 2014 : 
a. nomor 242 
b. nomor 243 
c. nomor 244 
d. nomor 245 
e. nomor 246
jawaban: c
12. pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan yanag diduga dilakukan oleh penyelenggara 
pemilihan di tingkat kabupaten/kota, yang dilaporkan kepada panwas kabupaten /kota diteruskan 
kepada dkpp melalui: 
a. kpu 
b. kpu provinsi 
c. dkpp provinsi 
d. bawaslu ri 
e. bawaslu provinsi 
jawaban: e
baca juga : https://rakyatbenteng.bacakoran.co/read/9188/lengkap-simak-bocoran-soal-serta-kunci-jawaban-seleksi-kompetensi-pppk-teknis-2024
13. pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam 
setiap tahapan pemilihan, adalah : 
a. pelanggaran pidana pemilihan 
b. pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan 
c. pelanggaran administrasi pemilihan 
d. pelanggaran pemilihan 
e. pelanggaran pemilu 
jawaban: c
14. laporan yang merupakan pelanggaran administrasi pemilihan gubernur, bupati dan walikota oleh 
panwaslu kabupaten/kota diteruskan kepada : 
a. kpu kabupaten/kota
 b. bawaslu ri 
c. kepolisian 
d. kejaksaan 
e. dkpp 
jawaban: a
15.panwaslu kabupaten/kota merekomendasikan pelanggaran administrasi pemilihan kepada: 
a. kpu 
b. kpu provinsi 
c. kpu kabupaten/kota sesuai tingkatan 
d. bawaslu 
e. bawaslu provinsi 
jawaban: c
baca juga : https://rakyatbenteng.bacakoran.co/read/9186/kabarnya-seleksi-cpns-tahun-2025-bakal-dibuka-ini-yang-harus-dipersiapkan-calon-peserta
16. penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan rekomendasi panwaslu 
kabupaten/kota oleh: 
a. kpu kabupaten/kota sesuai tingkatan 
b. kpu provinsi 
c. kpu 
d. bawaslu 
e. bawaslu provinsi 
jawaban: a
17. kpu provinsi dan/atau kpu kabupaten/kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi 
berdasarkan rekomendasi bawaslu provinsi dan/atau panwaslu kabupaten/kota paling lama: 
a. 3 (tiga) hari sejak rekomendasi diterima 
b. 5 (lima) hari sejak rekomendasi diterima 
c. 6 (enam) hari sejak rekomendasi diterima 
d. 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi diterima 
e. 8 (delapan)hari sejak rekomendasi diterima 
jawaban: d
18. dalam hal kpu provinsi, kpu kabupaten/kota, ppk, pps, atau peserta pemilihan tidak menindaklanjuti 
rekomendasi bawaslu provinsi dan/atau panwaslu kabupaten/kota, bawaslu provinsi dan/atau 
panwaslu kabupaten/kota memberikan sanksi berupa: 
a. peringatan lisan 
b. peringatan tertulis 
c. peringatan lisan atau peringatan tertulis 
d. sanksi pidana 
e. sanksi etik penyelenggara pemilihan 
jawaban: c
baca juga : https://rakyatbenteng.bacakoran.co/read/9186/kabarnya-seleksi-cpns-tahun-2025-bakal-dibuka-ini-yang-harus-dipersiapkan-calon-peserta
19. bawaslu provinsi atau panwaslu kabupaten/kota berwenang menyelesaiakan sengketa antar peserta 
pemilihan, dan sengketa antar peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan, paling lama: 
a. 3 (tiga) hari sejak diterima laporan atau temuan 
b. 7 (tujuh) hari sejak diterima laporan atau temuan 
c. 12 (duabelas) hari sejak diterima laporan atau temuan 
d. 21 (dua puluh satu) hari sejak diterima laporan atau temuan 
e. 30 (tiga puluh hari)hari sejak diterima laporan atau temuan 
jawaban: c
20. bawaslu provinsi dan panwaslu kabupaten/kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan: 
a. menerima dan mengkaji laporan 
b. mengkaji temuan 
c. mempertemukan para pihak yang bersengketa 
d. menerima dan mengkaji laporan atau temuan, mempertemukan pihak yang bersengketa untuk 
mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat 
e. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapaui kesepakatan 
jawaban: d
baca juga : https://rakyatbenteng.bacakoran.co/read/9185/seleksi-cpns-tahun-2025-bakal-kembali-dibuka-begini-penjelasan-kemenpanrb
21. keputusan bawaslu provinsi dan keputusan panwaslu kabupaten/kota mengenai penyelesaian 
sengketa pemilihan merupakan : 
a. keputusan yang dapat di ajukan upaya hukum banding 
b. keputusan terakhir dan mengikat 
c. keputusan terkhir 
d. keputusan mengikat 
e. keputusan tidak mengikat 
jawaban: b
22. seluruh keputusan bawaslu provinsi dan keputusan panwaslu kabupaten/kota dalam penyelesaian 
sengketa, wajib dilakukan melalui proses: 
a. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemilihan 
b. yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan
c. transparan 
d. dapat diperttanggungjawabkan 
e. sesuai kuhap 
jawaban: b
23. laporan yang merupakan tindak pidana pemilihan gubernur, bupati dan walikota oleh panwaslu 
diteruskan kepada : 
a. kpu kabupaten/kota 
b. bawaslu ri 
c. kepolisian 
d. kejaksaan 
e. dkpp 
jawaban: c
baca juga : https://rakyatbenteng.bacakoran.co/read/9219/terjun-bebas-dan-terbakar-di-perbatasan-bengkulu-lampung-bus-rafflesia-tewaskan-3-orang
24. penyidik kepolisian negara republik ndonesia menyampaikan hasil penyidikannya terkait tindak 
pidana yang diteruskan oleh panwas kabupaten/kota, beserta berkas perkara kepada penuntut umum 
paling lama: 
a. 5 (lima) hari sejak diterimanya laporan 
b. 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan 
c. 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan 
d. 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya laporan 
e. 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan 
jawaban : c 
25. dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada 
penyidik kepolisian negara republik indonesia dalam waktu paling lama : 
a. 1 (satu) hari 
b. 2 (dua) hari 
c. 3 (tiga) hari 
d. 5 (lima) hari 
e. 7 (tujuh) hari 
jawaban : c
nah, itulah beberapa contoh soal skb cpns bawaslu yang bisa jadi bahan persiapan sebelum pelaksanaan tes. (**)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran RAKYAT BENTENG, KAMIS 19 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan