Menaker Yassierli Bertekad Pertahankan WTP Lewat Penguatan Integritas Pegawai

RAKYATBENTENG.BACAKORAN.CO – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), termasuk dirinya sendiri, untuk meningkatkan integritas dan mengembangkan manajemen integritas. Langkah tersebut merupakan kewajiban bagi seluruh aparatur negara dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tak hanya itu, jikapun mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hal tersebut merupakan sebagai proses akuntabilitas yang sudah dijalankan dengan baik.

"Kami ingin Kemnaker kembali meraih opini WTP dari BPK pada tahun 2024," ujar Menaker Yassierli seusai penandatanganan pakta integritas jabatan para pejabat tinggi serta pengelola keuangan di Kemnaker yang dikoordinir Inspektorat Jenderal, Rabu (30/10).

Untuk mempertahankan laporan keuangan dengan opini WTP tahun 2024, Menaker Yassierli mengingatkan agar setiap laporan realisasi anggaran memiliki kesesuaian dengan laporan operasional.

Hal tersebut senada dengan pernyataan Inspektur Jenderal Kemnaker Roni Dwi Susanto yang dalam laporannya menyampaikan penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan standar akuntasi pemerintah.

Menaker Yassierli yang didampingi Wakil Menaker Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menegaskan seluruh pejabat di lingkungan Kemnaker harus mematuhi peraturan perundangan-undangan dalam pengelolaan keuangan. Artinya, tidak boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini juga sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib menjaga integritas.

"Bahkan kami para anggota kabinet sudah duluan melakukan pakta integritas dihadapan Bapak Presiden," ungkap Menaker Yassierli.

Selain itu, Menaker Yassierli menugaskan khusus Wamenaker Immanuel Ebenezer untuk memantau dalam perkuatan Sistem Pengendalian Internal (SPI) termasuk penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) dengan melakukan re-evaluasi atau penilaian kembali aset-aset yang dimiliki oleh setiap satker.

Menaker Yassierli juga mengingatkan agar seluruh jajaran Kemnaker bersikap hati-hati terhadap pengaduan masyarakat, terutama dalam berinteraksi melalui media sosial.

"Interaksi yang mudah secara digital dengan masyarakat merupakan komunikasi dua arah yang perlu menjadi perhatian," ujarnya.

Dalam penerapan prinsip-prinsip good governance, semua Kabinet Merah Putih mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto.

Atas dasar hal tersebut, Menaker Yassierli bersama Wamenaker Immanuel Ebenezer mengajak seluruh pejabat di Kemnaker lebih hati-hati dan berkomitmen menjaga integritas untuk mempertahankan WTP.

"Mulai hari ini, agar lebih hati-hati dalam mengelola keuangan, jangan sampai gara-gara satu orang, kita dapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP)," tegas Menaker Yassierli mengingatkan.(**)