Panas! Beredar Informasi Warga Renah Semanek Bakal Kumpulkan Tanda Tangan Berhentikan Oknum Ketua BPD

RAKYATBENTENG.BACAKORAN.CO- Polemik antara oknum Ketua BPD dan Kades Renah Semanek berbuntut panjang. Informasi teranyar, sejumlah masyarakat akan melakukan aksi pengumpulan tanda tangan untuk menurunkan atau memberhentikan oknum Ketua BPD.  

‘’Ya benar, ada kabar itu (pengumpulan tanda tangan, red) belum lama ini. Sekitar seminggu ini, kalau masyarakat hendak mengumpulkan tanda tangan untuk melengserkan oknum Ketua BPD yang bermasalah,’’ pungkas salah seorang warga yang tak ingin disebutkan namanya.

Sementara itu, Kades Renah Semanek, Ismail Bakaria, S.Pd, M.Si mengatakan, hal tersebut sempat menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, bersama kuasa hukum juga meminta untuk tidak ditanggapi. 

BACA JUGA : https://rakyatbenteng.bacakoran.co/read/7598/pekan-depan-pembangunan-jalan-usaha-tani-di-desa-rindu-hati-digarap-untuk-tingkatkan-akses-masyarakat

‘’Takut menjadi perdebatan panjang, bersama kuasa hukum kami juga meminta untuk tidak diperpanjangkan. Informasi itu sempat menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat,’’ jelas Ismail. 

Sementara, menanggapi adanya polemik desa binaannya, Camat Karang Tinggi, Deby Septika, S.TTP, M.Si mengatakan, atas adanya polemik di Desa Renah Semanek antar oknum Ketua BPD dan kades, dirinya sudah pernah menyampaikan dan mengarahkan yang terbaik. 

‘’Sudah pernah menyampaikan dan mengarahkan yang terbaik, karena kades dan Ketua BPD itu pondasi desa. Kita berharap kades dan Ketua BPD akan kembali bersinergi karena dua pimpinan itu tumpuan harapan besar bagi masyarakat untuk memajukan desa,’’ kata Deby.

BACA JUGA : https://rakyatbenteng.bacakoran.co/read/7571/mantan-anggota-bpd-renah-semanek-sesalkan-polemik-di-desa

Terpisah, Ketua BPD Renah Semanek, Bambang Sudarmo mengatakan, untuk saat ini belum mendapatkan adanya laporan tersebut. Menanggapi hal tersebut, dirinya hanya mengikuti alur karena dirinya dipilih oleh masyarakat dan ditetapkan melalui SK Bupati. Tambahnya, informasi yang dirinya dapati dari laporan masyarakat adalah mereka merasa kecewa dengan kepemimpinan kades.

‘’Saya belum tahu informasi ini, tetapi kalau memang ada saya hanya mengikuti alur saja, karena saya dipilih oleh masyarakat dan di-SK-kan oleh bupati. Jabatan saja ini jabatan politik. Hanya saja yang saya mendapatkan laporan dari masyarakat itu mereka merasa kecewa dengan kepemimpinan kades yang dianggap menguasai bidang birokrasi tetapi ternyata nihil. Masyarakat hanya merasa kecewa,’’ pungkas Darmo.(one)