Otorita IKN Bakal Jadi Contoh Daerah Tidak Melahirkan Stunting Baru
--
RAKYATBENTENG.BACAKORAN.CO - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dokter Hasto Wardoyo menyebut Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat menjadi percontohan untuk tidak melahirkan stunting baru.
Untuk itu, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) wajib menjadi perhatian utama pemerintah. Hasto menyampaikan hal itu pada acara penandatanganan kesepahaman bersama atau memorandum of Understanding (MoU) antara BKKBN dan Otorita IKN di Astara Hotel Balikpapan, Jumat (10/5/2024).
“Saya sudah sampaikan kepada pemerintah daerah setempat, bahwa caranya tidak sulit. Ketika penduduk jumlahnya 200 ribu, itu setiap 1.000 penduduk yang ada di sekitar IKN hanya akan melahirkan sekitar 16 orang setiap tahunnya. Maka, kalau 200 ribu, ya tugasnya mencegah kelahiran stunting pada 3200 orang sehingga zero stunting,” ujar dokter Hasto.
Mengutip arahan Presiden mengenai data sasaran intervensi yang harus benar-benar detail, dokter Hasto mengatakan BKKBN siap mendukung IKN dengan data keluarga by name by address yang ada di kawasan IKN. Data tersebut terdiri secara rinci, termasuk status risiko stunting.
“Kami punya Tim Pendamping Keluarga di sekitar IKN. Mereka yang setiap hari mencatat siapa yang menikah, hamil, dan melahirkan. Kalau per tahun ada 3.200 ibu hamil, maka bisa dikira-kira sebulan ada 250 ibu hamil, per harinya tidak sampai 10 yang melahirkan di IKN,” papar dokter Hasto.
BACA JUGA : https://rakyatbenteng.bacakoran.co/read/3570/bea-cukai-ajak-masyarakat-berantas-rokok-ilegal-di-2-kota-ini
Lebih lanjut, dokter Hasto menyebut risiko keluarga berisiko stunting berikutnya adalah calon pengantin. Sekitar 80 persen yang menikah hamil di tahun pertama.
“Sebagian besar orang Indonesia menikah tujuannya prokreasi, semua ingin punya anak. Berbeda dengan negara maju, ada yang untuk rekreasi, ada juga yang menikah tujuannya security, hanya untuk mendapatkan perlindungan karena ada suami,” ujar dokter Hasto.
Dokter Hasto mengatakan penting untuk setiap calon pengantin agar diskrining sebelum menikah, wajib diperiksa status kesehatannya. Dengan demikian, profil kesehatan di wilayah IKN bisa direkayasa.
“Dalam arti rekayasa positif, by design, bisa kita siapkan. Dengan catatan ada aturan yang ketat, mau nikah harus periksa dan menunjukan sertifikat kalau sudah diperiksa,” katanya.
Ikhwal bonus demografi, Indonesia sebetulnya telah melewati puncaknya pada 2020 dengan dependency ratio 44 untuk nasional. Setiap 100 orang hanya menanggung 44 orang yang tidak bekerja. Kondisi ini berbeda dengan Kalimantan Timur. Jumlah angkatan kerjanya jauh lebih banyak.
"Dependency rationya lebih rendah dari provinsi lain," ujar dokter Hasto.
BACA JUGA : https://rakyatbenteng.bacakoran.co/read/3962/7-kapal-perang-dan-2-helikopter-bakal-bersiaga-penuh-di-bali
- Tag
- Share
-
-
