Sri Mulyani Masuk Bursa Pilgub Jakarta, Stafsus Menkeu Singgung Soal Parpol
--
RAKYATBENTENG.BACAKORAN.CO - Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Kementerian Keuangan Yustinus Prastowo angkat bicara menanggapi rumor Menteri Keuangan Sri Mulyani masuk bursa Pemilihan Gubernur DKI Jakarta.
Dia menyinggung soal komunikasi dengan partai politik. Menurutnya, hingga saat ini tidak ada komunikasi antara Sri Mulyani dengan parpol manapun.
"Terkait rumor yang menyebutkan Ibu Sri Mulyani masuk bursa untuk bakal calon Gubernur DKI Jakarta, kami dapat sampaikan sejauh ini sama sekali tidak ada komunikasi antara Ibu dengan partai politik mana pun," ujar Prastowo kepada wartawan di Jakarta, Rabu (8/5).
Dia juga menyebut Sri Mulyani tidak dalam kapasitas untuk mengomentari isu tersebut. Menkeu saat ini sedang fokus menyiapkan transisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar dapat berjalan dengan baik.
“Sekarang fokus menyiapkan transisi yang baik, supaya rasio pemerintah Jokowi ke Prabowo berjalan dengan baik dan Kementerian Keuangan bisa dikelola dengan baik. Kita fokus di sana,” ucapnya.
Meski tidak ada pembicaraan formal mengenai isu tersebut, Prastowo memastikan Sri Mulyani dan Kementerian Keuangan menghormati segala diskusi dan aspirasi yang ada di masyarakat. “Itu biar menjadi bumbu demokrasi, sebagai bagian dari diskusi publik,” katanya.
Sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan DKI menyebut ada sejumlah nama yang masuk bursa Pilgub DKI Jakarta. Antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
"Di internal, masuk melihat nama-nama yang masuk sejauh ini ada Bu Risma, Bu Sri Mulyani, Pak Andika, dan Pak Adi Wijaya," ujar Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah DPD PDIP DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak di Jakarta, Senin (6/5).
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta itu mengatakan baru empat nama yang disebutkan dalam internal partai sehingga memungkinkan bisa menambah nama tokoh lainnya.
Keputusan siapa yang akan pasti dicalonkan pada Pilgub DKI, kata Gilbert, akan disampaikan setelah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DPP PDIP di akhir Mei 2024. (Antara/jpnn)