Para Tokoh Politik Ini Bertemu di Rumah Bahlil, Apa Agendanya?

RAKYATBENTENG.BACAKORAN.CO - Sejumlah tokoh politik lintas partai mengadakan pertemuan di rumah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

Dalam pertemuan itu ada Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

Konon pertemuan itu untuk silaturahmi sekaligus berdiskusi mengenai agenda politik ke depan.

Politikus Golkar sekaligus Wakil Ketua Umum AMPI Arief Rosyid Hasan menyebut pertemuan berlangsung pada Minggu (28/12).

"(Pertemuan, red.) silaturahmi dan diskusi untuk memperkuat koalisi dan membahas beberapa agenda politik ke depan," kata Arief Rosyid kepada wartawan saat dihubungi di Jakarta, Senin (29/12/2025).

Waakin, Arief tidak dapat mengungkap agenda politik ke depan yang dibahas dalam pertemuan antara ketua umum parpol tersebut.

Dalam foto yang dibagikan oleh Arief, Zulhas, sapaan populer Zulkifli Hasan, duduk di sebelah Bahlil, dan tepat di depan Dasco.

Sementara itu, Muhaimin Iskandar duduk di sebelah Dasco, dan tepat berada di depan Bahlil.

Golkar, PAN, PKB, dan Gerindra saat ini tergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang mana merupakan Ketua Umum DPP Partai Gerindra.

Dalam koalisi itu, ada pula Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora Indonesia, PSI, Partai Garuda, PRIMA, dan satu partai lokal yaitu Partai Aceh.

Sejauh ini, salah satu agenda politik yang tengah menjadi sorotan, yaitu wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

Terkait itu, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra dalam siaran resminya yang diterima di Jakarta, Senin, menyatakan partainya mendukung usulan kepala daerah setingkat gubernur sampai dengan bupati/wali kota dipilih oleh DPRD.

“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” kata Sugiono.

Sugiono menilai pemilihan kepala daerah melalui DPRD lebih efisien daripada pemilihan secara langsung, sebagaimana yang diterapkan sejak tahun 2005 sampai yang terakhir kali pada 2024.