Kebutuhan Pangan Tinggi, DKPP Nilai Kerja Sama SPPG dengan UMKM Lokal Bengkulu Tengah Belum Optimal

RAKYATBENTENG.BACAKORAN.CO – Besarnya kebutuhan bahan pangan dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bengkulu Tengah belum sepenuhnya diiringi dengan pelibatan pelaku usaha lokal. Hingga saat ini, Stasiun Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi diketahui belum menjalin kerja sama secara optimal dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) daerah, kondisi yang disayangkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Bengkulu Tengah.

Program MBG membutuhkan pasokan bahan pokok dalam jumlah besar setiap harinya, mulai dari daging ayam, ikan, telur, sayuran, hingga bahan rempah. Untuk satu dapur SPPG saja, kebutuhan pangan dapat mencapai ratusan kilogram per hari, sehingga sejatinya membuka peluang besar bagi pelaku usaha lokal untuk terlibat.

BACA JUGA:Bupati Bengkulu Tengah Imbau Warga Rayakan Nataru Tanpa Petasan, Miras, dan Aksi Ugal-ugalan

Di Kabupaten Bengkulu Tengah sendiri, saat ini tercatat enam SPPG telah beroperasi, masing-masing satu di Kecamatan Talang Empat, tiga di Kecamatan Pondok Kelapa, satu di Kecamatan Taba Penanjung, dan satu di Kecamatan Pematang Tiga. Selain itu, tiga SPPG lainnya masih dalam tahap pembangunan, yakni di Kecamatan Semidang Lagan, Karang Tinggi, dan Pondok Kelapa.

Jika dihitung dari rata-rata kebutuhan harian, satu SPPG memerlukan sekitar 200 kilogram daging ayam dan 370 kilogram ikan fillet. Dengan enam SPPG yang telah berjalan, total kebutuhan pangan per hari di Bengkulu Tengah diperkirakan mencapai 1.200 kilogram ayam dan 2.220 kilogram ikan fillet.

BACA JUGA:Kapolda Bengkulu Tinjau Wisata Sungai Suci, Pengamanan Nataru di Liku Sembilan Diperketat

Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan DKPP Bengkulu Tengah, Hendra Putra Kelana, S.H., mengakui bahwa kebutuhan bahan pokok untuk mendukung operasional SPPG sangat besar dan berkelanjutan.

“Kalau ayam kemarin memang sering kekurangan. Satu dapur itu membutuhkan ratusan kilogram per hari, belum lagi kebutuhan lain seperti telur dan ikan,” jelas Hendra.

Menurutnya, DKPP bersama pihak terkait telah melakukan rapat koordinasi dengan kepala dapur dan koordinator SPPG. Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa salah satu kendala utama belum terjalinnya kerja sama dengan pelaku usaha lokal adalah keterbatasan data UMKM yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

BACA JUGA:Karisma Tampil di Maroba Berbinar, Wabup Benteng Undang Seluruh Elemen Masyarakat

“Pihak dapur meminta data lengkap UMKM di Bengkulu Tengah yang sudah memiliki NIB. Mereka kesulitan melakukan pendataan, dan itu sudah kami tindak lanjuti,” tambahnya.

Hendra juga menyebutkan bahwa upaya penguatan ketahanan pangan akan dilakukan secara lebih masif pada awal tahun mendatang, termasuk dengan melibatkan perangkat daerah lain.

“Terkait ketahanan pangan, kita akan bergerak lebih masif di awal tahun depan. Kami juga sudah mengarahkan langsung ke Disperindagkop untuk ikut berperan,” ujarnya.

BACA JUGA:Diklat Terpadu Dasar GP Ansor-Banser Pondok Kelapa Bergulir, Bupati Rachmat Beri Pesan Begini