Data Resmi BKN 10 Instansi Usulan PPPK Paruh Waktu Terbanyak Ditolak

Reporter: |

Editor: Leonardo Ferdian |

Selasa , 26 Aug 2025 - 21:03

4. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 1.523

5. Pemerintah Kabupaten Tuban 1.419

6. Pemerintah Kota Malang 1.387

7. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat 1.251

8. Pemerintah Kabupaten Bekasi 1.127

9. Pemerintah Kabupaten Blitar 1.110

10. Pemerintah Kabupaten Boyolali 1.099

“Kami minta para pengelola kepegawaian instansi bersinergi menuntaskan proses pengangkatan PPPK, mulai dari berbagai tahapan administrasi, seperti penerbitan Nomor Induk Pegawai PPPK Penuh Waktu, dan pengusulan formasi PPPK Paruh Waktu. Hal ini penting agar prioritas nasional dan potensi daerah selaras dengan pembangunan SDM sehingga kebutuhan ASN di berbagai instansi terpenuhi secara optimal dan tepat waktu,” kata Prof Zudan.

Demikian data seputar usulan pengangkatan PPPK Paruh Waktu yang perlu diketahui para honorer dan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG). (**)

data resmi bkn 10 instansi usulan pppk paruh waktu terbanyak ditolak                            rakyatbenteng.bacakoran.co - kepala badan kepegawaian negara (bkn) zudan arif mengungkap data mengenai jumlah usulan pengangkatan pppk paruh waktu yang diajukan instansi.
diketahui, jadwal tahapan usulan kebutuhan pppk paruh waktu sudah ditutup pada 25 agustus 2025.
pada forum rapat dengar pendapat dengan komisi ii dpr di senayan, senin (25/8), prof zudan menyebutkan, data bkn hingga 22 agustus 2025, jumlah usulan formasi pppk paruh waktu sudah mencapai 1.068.495 atau sekitar 78 persen dari total potensi sebanyak 1.370.523 orang.
“jumlah tersebut diusulkan oleh 49 instansi pusat dan 489 instansi daerah,” kata prof zudan.
pada kesempatan yang sama, prof zudan menyebutkan terdapat 66.495 usulan yang ditolak.
terdapat empat alasan mengapa terdapat usulan yang ditolak, yakni:
1. pegawai tidak aktif bekerja (41,6%)
2. tidak tersedia anggaran (39,7%)
3. tidak ada kebutuhan organisasi (17,2%)
4. meninggal dunia (1,6%).
disebutkan juga oleh prof zudan mengenai data 10 instansi dengan jumlah usulan pppk paruh waktu terbesar ditolak, yakni:
1. pemerintah kabupaten mamuju 3.036
2. pemerintah provinsi jawa barat 2.564
3. pemerintah provinsi jawa timur 2.262
4. pemerintah provinsi dki jakarta 1.523
5. pemerintah kabupaten tuban 1.419
6. pemerintah kota malang 1.387
7. pemerintah kabupaten sumba barat 1.251
8. pemerintah kabupaten bekasi 1.127
9. pemerintah kabupaten blitar 1.110
10. pemerintah kabupaten boyolali 1.099
“kami minta para pengelola kepegawaian instansi bersinergi menuntaskan proses pengangkatan pppk, mulai dari berbagai tahapan administrasi, seperti penerbitan nomor induk pegawai pppk penuh waktu, dan pengusulan formasi pppk paruh waktu. hal ini penting agar prioritas nasional dan potensi daerah selaras dengan pembangunan sdm sehingga kebutuhan asn di berbagai instansi terpenuhi secara optimal dan tepat waktu,” kata prof zudan.
demikian data seputar usulan pengangkatan pppk paruh waktu yang perlu diketahui para honorer dan lulusan pendidikan profesi guru (ppg). (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RAKYAT BENTENG, RABU 27 AGUSTUS 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan