RAKYATBENTENG.BACAKORAN.CO – Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Pemdes Kemendagri) melaksanakan pelatihan untuk 172.488 aparatur desa. Mereka terdiri dari kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Pelatihan ini merupakan bagian dari Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri La Ode Ahmad P Bolombo turut membuka kegiatan pelatihan yang dilaksanakan secara serentak di Hotel MG Setos, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini adalah kelanjutan dari program serupa tahun lalu yang telah melibatkan 33 provinsi dan 31.902 desa, dengan partisipasi 120.781 aparatur desa, mencapai 91,04 persen dari target peserta.
Dalam sambutannya, La Ode menyampaikan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola pemerintahan desa, merencanakan pembangunan, serta mencegah praktik korupsi di desa.
Dengan pelatihan ini, dia berharap setiap desa dapat menjadi lebih maju, mandiri, dan sejahtera. La Ode menerangkan pelatihan P3PD dirancang untuk memberikan wawasan dan keterampilan praktis tentang pemerintahan desa, pengelolaan keuangan, dan strategi pembangunan berkelanjutan.
BACA JUGA : https://rakyatbenteng.bacakoran.co/read/6607/kepulangan-veddriq-leonardo-disambut-meriah-warga-kalbar
Dia juga menekankan pentingnya berbagi informasi dan pengalaman antar desa untuk mempercepat proses transformasi dan meningkatkan kualitas hidup di desa.
“Kami berharap setiap peserta dapat memanfaatkan pelatihan ini untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, sehingga desa-desa di Indonesia dapat saling belajar dan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional,” tambah La Ode.
Dirjen Bina Pemdes menerangkan Program P3PD sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antara desa dan kota, serta memastikan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Dengan data dan riset yang akurat, diharapkan desa-desa dapat merumuskan strategi pengembangan yang efektif dan berkelanjutan.
“Melalui pelatihan ini, kami berharap ada saling berbagi pengalaman dan pengetahuan yang akan mendorong setiap desa untuk berinovasi dan mengoptimalkan potensi lokal,” tambah La Ode.
BACA JUGA : https://rakyatbenteng.bacakoran.co/read/6606/sri-mulyani-menyikut-calon-menteri-keuangan-era-prabowo
Ada pun materi pelatihan pada P3PD tahun 2024 sebanyak 9 Pokok Bahasan (PB) di antaranya materi penyusunan peraturan di desa, perencanaan pembangunan desa Inovatif dan visioner, pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan, materi gerakan PKK dan Posyandu, materi kewirausahaan, hingga materi pengelolaan data dan informasi desa.
“Ditambah dengan 2 (dua) materi penceramah kepemimpinan dan materi pencegahan korupsi pengelolaan keuangan desa," ujarnya.
Adapun unsur tenaga pengajar yang terlibat, yakni dari Dinas PMD Provinsi, Dinas PMD Kabupaten, Balai Besar Pemdes Malang, Balai Pemdes Lampung dan Yogyakarta sedangkan penceramah/narasumber untuk materi kepemimpinan berasal dari Dinas PMD, Kesbangpol, TNI, Baharkam Polri, Akademisi, BNN, dan Bappeda.
Penceramah materi pencegahan korupsi berasal dari Bareskrim Polri, Kejaksaan, BPKP, BPK, dan Inspektorat.