RAKYATBENTENG.BACAKORAN.CO – Pemkab Bengkulu Tengah (Benteng) melalui Bagian Administrasi Pembangunan melaksanakan Rapat Pimpinan (Rapim) Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) semester 1 pada Rabu 31 Juli 2024. Hasilnya, terdapat 4 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rapor merah atau serapan anggaran kurang dari 28 persen.
Lalu 40 OPD masuk kategori rapor biru dengan serapan diatas 35 persen, 2 OPD kategori rapor hijau dengan serapan anggaran 31,5 persen hingga 35 persen serta 3 OPD mendapatkan rapor kuning atau serapan anggaran hanya mencapai 28 persen hingga 31,5 persen.
Pj Bupati Benteng, Drs. Heriyandi Roni, M.Si menyampaikan bahwa di tahun sebelumnya Pemkab Benteng telah menyerap realisasi anggaran sekitar 96 persen dengan sisa sekitar 4 persen. Namun pada semester 1 tahun 2024 ini, serapan mencapai 40.99 persen dan rata-rata penyerapan APBD tingkat kabupaten/kota secara nasional adalah 33.70 persen.
‘’Capaian serapan anggaran kita saat ini secara umum berada diatas rata-rata nasional. Saya ingin menyampaikan secara khusus, ada 10 OPD yang nilai serapannya berada diatas rata-rata nasional,’’ kata Heri.
Heri menuturkan, bagi 10 OPD dengan penyerapan tertinggi yakni serapan diatas 48 persen agar rapat TEPRA ini tidak hanya menginformasikan tentang serapan anggaran melainkan menghasilkan suatu parameter atau tolak ukur untuk melihat OPD dengan kecepatan penyerapan anggaran tinggi maka dapat diakomodir tambahan APBD.
‘’Manfaat dari penyerapan anggaran yang cepat adalah dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi masyarakat dan dapat menekan harga barang di tengah masyarakat. Oleh karena itu, serapan anggaran ini harus diutamakan agar tereksekusi. Intinya kita harus cerdas dan cermat membuat perencanaaan kegiatan. Gunakan anggaran dengan baik dan susun kegiatan sesuai dengan pedoman yang sudah diberikan PMK,’’ demikian Heri.
Diketahui, kegiatan ini dihadiri juga Sekdakab Benteng, Drs. Rachmat Riyanto, S.T., M.AP., para Asisten dan Staf Ahli Bupati, perwakilan DPRD, Kepala OPD, camat serta para kabag. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mewujudkan suatu sistem evaluasi dan penyerapan anggaran yang tertata dengan sistematis dan terstruktur, serta mengoptimalisasi kinerja OPD.(ae2)