POLKUM - Ketua Umum Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Ismail Rumadan meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa bersikap netral di Pemilu 2024 mendatang.
Menurut Ismail, merujuk laporan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) adanya indikasi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif jelang Pilpres 2024.
Misalnya manuver politik oleh penguasa yang berpihak pada calon tertentu, hingga keterlibatan TNI, Polri dan mobilisasi aparatur sipil negara (ASN).
“Keadaan ini makin diperparah dengan ketidaknetralan Mahkamah Konstitusi (MK) serta proses pengangkatan Pj Kepala Daerah yang terkesan tertutup dan tidak akuntabel,” ujar Ismail dikutip Rabu (4/12).
Pernyataan Ismail itu merupakan hasil rekomendasi Rakornas I Pemuda ICMI yang ditutup pada Minggu 3 Desember 2024.
Rakornas, menurut Ismail, menekankan bahwa pemilu merupakan tonggak penting dalam demokrasi. Karena itu Ismail mendorong agar masyarakat berperan aktif mengawasi Pilpres 2024.
Hal itu dilakukan agar hajatan lima tahunan ini berjalan, jujur, bersih dan adil.
“Oleh karena itu, kami menyerukan semua pihak untuk menggalakkan pengawasan yang ketat dan partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat dalam mengawal proses Pemilu,” tegas Ismail.
Pengawasan ini tidak hanya penting untuk mencegah kecurangan, tetapi juga untuk memastikan bahwa hak-hak politik setiap individu dihormati dan dilindungi.
Ismail berujar, Pemuda ICMI berkomitmen untuk terus memantau dan menyuarakan setiap bentuk ketidakadilan dan kecurangan dalam proses Pemilu dan Pilpres 2024.
“Kami percaya bahwa dengan bersama-sama, kita bisa menjaga nilai-nilai demokrasi yang telah kita perjuangkan bersama. Kita harus bersama-sama menjaga dan mengawal integritas Pemilu dan Pilpres 2024, demi terwujudnya demokrasi yang sehat dan berkeadilan,” pungkas Ismail.(mcr10/jpnn)