DPW PAN Bengkulu Surati Bawaslu RI

Reporter: Tri Hardianti |

Editor: Leonardo Ferdian |

Jumat , 08 Mar 2024 - 23:23

DPW Partai PAN Provinsi Bengkulu mengeluarkan surat perihal Permintaan Koreksi Putusan Cepat Bawaslu Provinsi Bengkulu--

dpw pan bengkulu surati bawaslu ri                             pasca putusan bawaslu prov bengkulu kabulkan keberatan dpc ppp bengkulu tengah
rakyatbenteng.bacakoran.co - pemilihan legislatif (pileg) 2024 di kabupaten bengkulu tengah (benteng) memasuki babak baru.
ini setelah bawaslu provinsi bengkulu mengabulkan keberatan yang dilayangkan dpc ppp benteng tentang adanya dugaan surat suara sah yang dijadikan suara tidak sah oleh kpps.
dalam putusan yang dibacakan, bawaslu meminta kpu provinsi bengkulu memerintahkan kpu kabupaten bengkulu tengah melakukan penghitungan ulang hanya untuk surat suara tidak sah dprd kabupaten di 5 tps, masing-masing tps 1 desa karang are, tps 1 desa temiang, tps 1 desa keroya, dan tps 1 desa taba renah kecamatan pagar jati. 1 tps lainnya di kecamatan bang haji yakni tps 1 desa padang burnai.
jika surat suara tidak sah tersebut tidak berada pada kolom ppp dan/atau tidak berada pada kolom suara calon anggota dprd kabupaten di ppp maka hal tersebut tidak masuk dalam kategori penghitungan suara ulang di tps tersebut. 
kemudian meminta kepada kpu provinsi bengkulu memerintahkan kpu bengkulu tengah mengubah jika terjadi perubahan perolehan suara setelah penghitungan suara ulang. 
baca juga : https://rakyatbenteng.bacakoran.co/read/2786/ratusan-tenaga-honorer-pertanyakan-database-diagendakan-rapat-bersama-kepala-bkpsdm-ini-hasilnya
baca juga : https://rakyatbenteng.bacakoran.co/read/2785/resmi-ini-dia-jadwal-safari-ramadhan-1445-hijriah-pemkab-bengkulu-tengah
terang saja putusan tersebut menguntungkan posisi ppp dimana dari hasil penghitungan perolehan suara partai di dapil iii, antara ppp dengan pan hanya selisih 1 suara. yang mana suara ppp 2.021, sementara pan 2.022. dengan hasil tersebut ppp hanya meraih 3 kursi di dprd kabupaten benteng, dan sedangkan pan 2 kursi. 
saksi dari dpw pan dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat provinsi bengkulu, riswan, s.e., menyatakan keberatan atas putusan tersebut.
tak tinggal diam, pihak dpw pan provinsi bengkulu pun turun gunung dengan langsung melayangkan surat resmi ditujukan kepada bawaslu ri dengan tembusan ke kpu ri, kpu provinsi bengkulu, bawaslu provinsi bengkulu. 
dalam surat permintaan koreksi putusan pemeriksaan cepat bawaslu provinsi bengkulu bernomor : 001/lp.ac/adm.pl/bwsl.prov/007.00/iii/2024, dpw pan menguraikan beberapa alasan penerapan hukum yang keliru  terhadap putusan bawaslu provinsi bengkulu nomor:  001/lp.ac/adm.pl/bwsl.prov/007.00/iii/2024 sebagai berikut:  
1. bahwa pleno penetapan oleh kpu kabupaten bengkulu tengah sudah ditetapkan  sehingga apabila ada pihak yang berkeberatan maka dapat menempuh upaya phpu ke mahkamah konstitusi ri. 
2. bahwa selain itu juga bawaslu provinsi bengkulu hanya mendasarkan pada bukti yang sumir dan lemah secara hukum yaitu hanya berdasar surat keberatan ppp, pesan suara dan  tangkapan layar hp dalam membuat putusan. 
3. bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, tidak tepat menggunakan acara pemeriksaan cepat yang di lakukan bawaslu provinsi bengkulu yang mana tidak ada temuan oleh pengawas tps, pengawas desa/kelurahan, panwascam dan bawaslu kabupaten bengkulu tengah terhadap 5 (lima) tps, yaitu :  (1). tps 1 desa karang are kecamatan pagar jati. (2). tps 1 desa tamiang kecamatan pagar jati. (3). tps 1 desa kroya kecamatan pagar jati. (4). tps 1 desa taba rena kecamatan pagar jati, (5). tps 1 desa padang burnai kecamatan bang haji. didaerah pemilihan 3 (tiga) kabupaten bengkulu tengah 
4. bahwa keberatan yang diajukan saksi partai persatuan pembangunan dalam pleno  rekapitulasi kpu provinsi bengkulu adalah proses pungut hitung ditingkat kpps dan  itupun tidak ada keberatan dari saksi partai persatuan pembangunan.  
5. bahwa putusan bawaslu provinsi bengkulu tersebut berpotensi mempengaruhi hasil yang akan menimbulkan pelanggaran hukum dan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara. 
bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, cukup beralasan hukum untuk bawaslu republik indonesia segara mengoreksi putusan bawaslu provinsi bengkulu. 
"bahwa sebelum adanya putusan dari bawaslu ri, kami meminta kepada ketua bawaslu ri untuk memerintahkan bawaslu provinsi bengkulu untuk menunda pelaksanaan putusan bawaslu provinsi bengkulu tersebut," bunyi surat yang ditandatangani oleh wakil ketua, dediyanto dan sekretaris, dedy wahyudi tersebut.(imo)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RAKYAT BENTENG, SABTU 9 MARET 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan