Pengamat Sebut Eksodus Elite Bukti Loyalitas ke Parpol Kian Kendur

RAKYATBENTENG.BACAKORAN.CO - Gelombang perpindahan politisi senior ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tak bisa lagi dibaca sebagai manuver biasa menjelang Pemilu 2029. Di balik istilah 'Kandang Gajah' yang terdengar ringan, tersimpan kalkulasi kekuasaan yang serius dan terukur. Demikian disampaikan pengamat hukum dan politik Dr Pieter C Zulkifli, SH., MH, merespons perpindahan sejumlah politisi senior ke PSI.

Dia menyebut fenomena ini memperlihatkan bagaimana loyalitas politik kian lentur ketika berhadapan dengan peluang elektoral dan orbit figur besar. Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini juga menelisik secara tajam apakah eksodus tersebut mencerminkan konsolidasi demokrasi yang sehat atau justru sekadar migrasi pragmatis elite. 

"Apakah PSI sedang membangun institusi modern yang terbuka dan antikorupsi, atau hanya menjadi kendaraan baru dalam peta realisme kekuasaan nasional? Eksodus politisi senior ke PSI menandai babak baru realisme kekuasaan, ujian bagi 'Kandang Gajah' antara strategi elektoral dan integritas," kata Pieter Zulkifli dalam keterangannya, Jakarta, Selasa, 3 Maret 2026.

Pieter Zulkifli menilai migrasi politisi senior ke PSI dalam dua tahun terakhir bukan sekadar kabar pindah partai. Dia berpandangan hal ini sebagai gejala politik yang memperlihatkan bagaimana realisme kekuasaan bekerja lebih dominan ketimbang romantisme ideologis.

Dari Ahmad Ali, Bestari Barus, Rusdi Masse Mappasessu, hingga Nina Agustina, satu per satu nama dengan rekam jejak panjang di partai mapan memilih berlabuh ke partai berlambang gajah yang belum pernah lolos ke Senayan.

“Apa yang sesungguhnya terjadi? PSI menyebut strategi ini sebagai pembangunan 'Kandang Gajah' sebuah metafora untuk menjadikan wilayah tertentu sebagai basis kekuatan baru. Namun, di balik istilah yang jenaka itu, tersimpan kalkulasi serius, membangun daya saing elektoral 2029 dengan menggabungkan energi muda dan pengalaman elite lama," katanya. 

Dia mengamini bila faktor Joko Widodo yang menjadi magnet utama politisi itu berlabuh ke PSI. Sejumlah analis membaca migrasi ini sebagai 'Jokowi Effect' jilid dua bukan lagi dalam kapasitas sebagai petahana, melainkan sebagai jangkar elektoral pascakepresidenan. Menurutnya, dalam sejarah politik Indonesia, figur mantan presiden kerap menjadi episentrum loyalitas baru. 

Misalnya, Megawati Soekarnoputri identik dengan PDIP, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Demokrat. Kini, publik membaca kemungkinan orbit baru di sekitar PSI. Namun, kata dia, menyederhanakan eksodus ini hanya sebagai efek figur tentu terlalu dangkal. Bagi Pieter Zulkifli, ada dimensi lain seperti kejenuhan struktural di partai lama, keterbatasan ruang manuver, dan ambisi personal yang mencari kendaraan lebih prospektif.

“Seperti pernah diingatkan oleh Winston Churchill, 'In politics, there are no permanent friends, only permanent interests'. Politik adalah arena kepentingan yang bergerak; kesetiaan sering kali tunduk pada peluang," katanya. 

“Di titik inilah PSI menghadapi paradoks. Di satu sisi, masuknya politisi senior memperkuat legitimasi dan infrastruktur partai. Pengalaman Rusdi Masse membesarkan mesin politik di Sulawesi Selatan, misalnya, bukan modal kecil," timpalnya. 

Di sisi lain, Pieter Zulkifli mengatakan terlalu banyak 'darah lama' berpotensi mengikis identitas awal PSI sebagai partai alternatif anak muda yang anti-oligarki. Dia berpendapat strategi 'Kandang Gajah' akan efektif bila tidak berhenti pada rekrutmen simbolik. 

“Partai membutuhkan manajemen modern, tata kelola transparan, dan sistem kaderisasi yang meritokratis. Masuknya politisi kawakan justru harus menjadi momentum profesionalisasi partai, bukan sekadar ekspansi elektoral. Di sinilah kualitas kepemimpinan diuji," kata dia.

Dia melanjutkan mengelola partai politik (parpol) modern yang baik menuntut penerapan prinsip good party governance, meliputi transparansi keuangan, sistem kaderisasi berbasis merit, dan demokrasi internal yang sehat. 

Partai harus profesional, memanfaatkan data terkini untuk pemetaan konstituen, serta konsisten melakukan pendidikan politik dan penyerapan aspirasi publik guna membangun kepercayaan jangka panjang.