Hasil Survei, Sebegini Kisaran Gaji Guru Honorer, Mungkin Anda Sudah Tidak Kaget

RAKYATBENTENG.BACAKORAN.CO - Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengungkap hasil survei oleh Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) dan Dompet Dhuafa mengenai besaran gaji guru honorer.

Perlu diketahui, awal Januari 2026, sudah banyak guru honorer yang diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.

Namun, status ASN PPPK Paruh Waktu tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan para eks guru honorer.

Pasalnya, banyak daerah yang memberikan gaji PPPK Paruh Waktu yang besarannya sama dengan saat mereka masih berstatus honorer.

Di sejumlah daerah, juga masih ada guru honorer yang tidak terakomodasi dalam pengangkatan menjadi PPPK Paruh Waktu.

Mafirion mengatakan negara tidak boleh membiarkan para guru honorer hidup di bawah standar kemanusiaan, karena penghasilan yang sangat kurang.

Berdasarkan survei oleh Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) dan Dompet Dhuafa, kata Mafiron, sekitar 20,5 persen guru honorer menerima penghasilan kurang dari Rp200 ribu-Rp500 ribu per bulan.

Padahal, mereka menjalankan fungsi utama negara, mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Pembiaran terhadap upah yang sangat rendah dan ketidakpastian status kerja guru honorer merupakan bentuk pelanggaran HAM melalui pembiaran (omission) oleh negara, khususnya dalam pemenuhan hak ekonomi dan sosial," kata Mafirion di Jakarta, Jumat (23/1).

Menurut dia, jumlah guru honorer dalam beberapa tahun terakhir berada di kisaran 700 ribu orang.

Maka diperkirakan lebih dari 140 ribu guru honorer hidup dengan penghasilan yang jauh di bawah standar kebutuhan hidup layak.

Dia menilai, situasi ini tidak dapat dipandang sebagai persoalan teknis atau administratif semata, melainkan sebagai kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban konstitusional dan tanggung jawab hak asasi manusia.

Negara, kata dia, tidak boleh hadir hanya dalam bentuk regulasi dan tuntutan kinerja, tetapi absen dalam menjamin kesejahteraan guru.

Jika guru honorer dibiarkan hidup dengan honor yang tidak manusiawi, maka yang dipertaruhkan bukan hanya martabat guru, tetapi juga masa depan pendidikan nasional.