Warning dari Waka BGN untuk Mitra & Kepala SPPG: Segera Urus SLHS atau Saya Suspend

RAKYATBENTENG.BACAKORAN.CO - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang memerintahkan mitra, yayasan, dan kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Banyumas segera mengejar ketertinggalan mereka dalam mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) ke Dinas Kesehatan setempat. Alasannya, SPPG-SPPG di kabupaten lain di wilayah eks Keresidenan Banyumas telah memiliki SLHS. 

“Saya beri waktu sebulan untuk mendaftarkan ke Dinas Kesehatan. Kalau dalam sebulan belum juga mendaftar, nanti akan saya suspend (dihentikan sementara, red),” kata Nanik dalam acara Koordinasi dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis bersama Forkompimda, Kasatpel, Yayasan, Mitra, Korwil, Korcam, dan Kepala SPPG di Wilayah Eks Keresidenan Banyumas di Hotel Aston Purwokerto, Kamis (4/12/2025).

Eks Keresidenan Banyumas terdiri dari Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Banyumas. Data Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas) BGN menunjukkan Kabupaten Banjarnegara memiliki kuota 131 SPPG. Saat ini kuota itu telah terisi 68 SPPG, sedangkan sudah  beroperasi 46 SPPG. 

“Ke-46 SPPG ini telah memiliki SLHS semua,” kata Direktur Wilayah II Tauwas BGN Brigjen Albertus Doni Dewantoro.

Adapun Kabupaten Purbalingga memiliki kuota 133 SPPG. Saat ini kuotanya sudah terisi 79 SPPG, sementara yang telah beroperasi sebanyak 54 SPPG. Ke-54 SPPG tersebut sudah memiliki SLHS. Jumlah itu termasuk dua SPPG lain yang masih dalam persiapan.

Sementara itu, di Kabupaten Cilacap dengan kuota 163 SPPG, sudah terisi 127 SPPG. Dari jumlah itu 95 SPPG sudah beroperasi, sedangka  44 SPPG telah memiliki SLHS.

Kabupaten Banyumas memiliki kuota SPPG terbanyak dibandingkan Banjarnegara, Cilacap, maupun Purbalingga. Kuotanya sebanyak 227 SPPG. Dari 227 kuota itu, 146 telah terisi, sementara yang sudah beroperasi sebanyak 116 SPPG. 

“Ini bagimana, dari 98 yang mendaftar, yang lulus, kok, malah baru 15 SPPG, sementara 48 lainnya malah belum mendaftarkan diri?” kata Nanik saat menegur para mitra/yayasan, dan kepala SPPG Kabupaten Banyumas. 

Menurut Nanik, tidak ada alasan bagi mitra, yayasan maupun mepala SPPG untuk menunda-nunda pendaftaran SLHS. Sebab dalam Rapat Tim Koordinasi Kementerian/Lembaga untuk Pelaksanaan Program MBG, Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa proses pengurusan SLHS tidak dipungut biaya.

“Yang ada biayanya hanya untuk pengambilan dan pengujian sample. Harganya satu sampai dua juta rupiah. Kalau ada pungutan macam-macam, nanti laporkan ke saya,” kata mantan jurnalis itu. 

Dalam kesempatan itu, Nanik mengapresiasi para kepala SPPG dan mitra BGN di Kabupaten Banjarnegara dan Purbalingga yang telah mendapatkan SLHS untuk dapur-dapur MBG mereka yang telah beroperasi. 

“Nanti saya traktir untuk beli sroto, ya…,” kata Nanik disambut tepuk tangan riuh para hadirin.

Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi itu juga mengajak para hadirin untuk mendoakan keselamatan para petugas SPPG yang sedang berjibaku di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang tengah dilanda bencana banjir. 

“Mohon doa Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan anak-anakku semua, karena ternyata menjadi petugas SPPG taruhannya nyawa,” ujar Nanik.