Semoga Kamis Ada Kabar Baik untuk Honorer Tak Masuk PPPK Paruh Waktu

RAKYATBENTENG.BACAKORAN.CO - Pemerintah menargetkan masalah honorer bisa tuntas pada akhir 2025 sehingga masuk 2026 sudah tidak ada lagi pegawai berstatus non-ASN.

Faktanya, hingga saat ini masih banyak honorer yang belum terakomodasi dalam pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak penuh waktu maupun PPPK Paruh Waktu.

Karena itu, di banyak daerah, para honorer yang tidak masuk gerbong pengangkatan PPPK penuh waktu dan paruh waktu, makin kencang menyuarakan tuntutan terkait nasib mereka.

Begitu pun para honorer di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Sulawesi Tengah.

Mereka menggelar aksi unjuk rasa di Palu pada Senin, 24 November 2025, dengan tuntutan agar pemerintah membuka lagi pendaftaran PPPK.

Merespons hal itu, Pemkot Palu menjanjikan akan segera melakukan konsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terkait tuntutan tenaga honorer yang belum diangkat menjadi PPPK.

Wali Kota Palu Hadianto Rasyid saat berdialog dengan ratusan honorer, Senin, mengatakan bahwa Pemkot Palu berkomitmen memperjuangkan nama-nama tenaga honorer yang telah diusulkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat.

"Ini menjadi permintaan besar dan Pemkot Palu siap atas pembiayaan PPPK yang akan diangkat, baik yang bekerja paruh waktu maupun yang sudah berjalan,” ujarnya di hadapan wartawan.

Dikatakan, para tenaga honorer merupakan bagian dari keluarga besar Pemkot Palu yang selama ini berjuang dan bekerja keras untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dalam waktu dekat Pemkot akan berkonsultasi dengan Kemenpan RB untuk memastikan kejelasan nasib tenaga honorer.

Rencana konsultasi itu akan melibatkan tiga orang perwakilan dari Aliansi Honorer Kota Palu.

"Saya upayakan Kamis 27 November 2025 menemui Kemenpan RB. Saya bawa tiga orang perwakilan honorer, bersama BKPSDM, dan instansi teknis terkait lainnya," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Aliansi Honorer Kota Palu Arifin mengapresiasi hasil pertemuan tersebut, karena adanya tindak lanjut konkret dari pemerintah daerah (daerah), yakni akan memperjuangkan hingga ke pusat.

"Kami minta kepada Kemenpan RB agar membuka link pendaftaran PPPK, karena banyak teman-teman kami belum terakomodasi. Hari ini yang terpenting karena ada tindak lanjut,” kata dia.