Jumlah PPPK Lebih Banyak Dibanding PNS, Ditambah Lagi Ribuan Paruh Waktu

RAKYATBENTENG.BACAKORAN.CO - Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, bertambah signifikan.

Penambahan ASN itu dari PPPK Paruh Waktu yang jumlahnya 3.058 pegawai.

Ribuan PPPK Paruh Waktu Pemkab Bekasi itu resmi menerima SK pengangkatan pada Senin (17/11).

Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bekasi, jumlah ASN di daerah itu mencapai 22.504 orang.

Perinciannya, 9.090 PNS, tiga CPNS, dan 13.411 PPPK penuh waktu.

"Dengan pengangkatan 3.058 PPPK paruh waktu ini maka total jumlah ASN Kabupaten Bekasi kini menjadi 25.562 orang," kata Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang saat acara penyerahan SK PPPK Paruh Waktu di Cikarang, Senin.

Bupati mengatakan, pengangkatan ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) paruh waktu ini sebagai bagian dari penataan kebutuhan aparatur di pemda setempat.

"Bapak dan ibu pada hari ini kita (Pemkab Bekasi) melanjutkan kegiatan pelantikan setelah beberapa waktu sebelumnya mengangkat 9.000 lebih PPPK yang bekerja penuh waktu," kata Ade Kuswara Kunang.

Dia mengatakan pengangkatan ribuan PPPK paruh waktu ini sudah sesuai ketentuan berdasarkan hasil telaah serta kajian dan melalui perhitungan serius berkaitan kemampuan fiskal APBD Kabupaten Bekasi.

"Dan kajian ini bukan hanya kajian aspirasi dari bupati sebelumnya, tetapi kajian juga bagaimana nanti kita (Pemkab Bekasi) mengalokasikan anggaran, cukup atau tidak. Sekarang, kan juga ada pemotongan Rp600 miliar lebih dari dana transfer pusat ke daerah," katanya.

Pengangkatan lebih dari 3.000 PPPK paruh waktu ini pun dipastikan telah melalui pertimbangan anggaran yang matang agar tidak membebani keuangan daerah di tengah penyesuaian fiskal.

"Mudah-mudahan kajian ini tidak salah, kita melantik 3.000 lebih PPPK paruh waktu. Secara keseluruhan sudah sekitar 13.000 PPPK yang dilantik dan untuk kajian anggaran berkisar satu triliun rupiah dalam setiap tahunnya," ucapnya.

Bupati juga menegaskan pemerintah untuk sementara menahan rekrutmen PPPK tambahan karena kemampuan anggaran yang terbatas serta kebutuhan untuk menyeimbangkan pembangunan daerah.

"Mohon jangan menerima lagi untuk PPPK. Saya dapat info dari Kemendagri kalau alokasi anggaran untuk gaji PPPK di Kabupaten Bekasi ditanggung kementerian. Jadi, ada reward dari Kemendagri sebesar anggaran yang nanti ditransfer ke kas rekening daerah, yaitu Rp1 triliun," katanya.