RAKYATBENTENG.BACAKORAN.CO - Sebanyak 142 anggota Parlemen Amerika Serikat mendesak Presiden Joe Biden turun tangan untuk menghentikan pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Turki. Tuntutan tersebut disuarakan legislator Partai Republik dan Partai Demokrat yang dipersatukan keprihatinan akan situasi di Turki.
Melalui sebuah surat, mereka meminta Biden menggunakan kuasa dan pengaruhnya untuk menghentikan praktik-praktik kotor rezim Presiden Recep Tayyip Erdogan.
"Kami mendesak Presiden Biden, untuk mengutamakan pemenuhan hak asasi manusia dan mendesak pemerintah Turki untuk menghentikan kampanye penindasan transnasionalnya, juga membebaskan tahanan politik tanpa syarat, dan memulihkan supremasi hukum," tulis anggota parlemen itu dilansir laman Fr.de.
"Intervensi Anda sangat penting untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia di panggung dunia," lanjutnya. Masih dalam surat untuk Biden, para anggota Kongres AS itu menyoroti cara-cara ekstrem yang digunakan rezim Erdogan untuk membungkam warga Turki di luar negeri.
BACA JUGA : https://rakyatbenteng.bacakoran.co/read/5448/bea-cukai-berikan-tip-agar-terhindar-dari-penipuan
Contohnya, kasus eks pebasket Enes Kanter Freedom yang mengkritik pemerintah Turki selagi aktif berkarier di Amerika Serikat. Tak bisa membungkam Kanter di Amerika, rezim Erdogan menggunakan berbagai cara untuk meneror keluarga sang atlet di Turki.
"Juga ada surat permintaan ke Interpol dan menyediakan hadiah atas penangkapannya," tulisnya.
Senator AS juga menuding pemerintah Turki telah berulang kali menggunakan peran Interpol untuk menangkap pihak yang kritis di luar negeri dan kemudian mendeportasinya ke Turki.
Pemecatan PNS Setelah Kudeta
Anggota DPR Amerika itu juga mengkritik pemecatan massal pegawai negeri sipil setelah upaya kudeta yang gagal. Puluhan ribu pegawai negeri kemudian ditangkap dengan melabeli mereka teroris.
BACA JUGA : https://rakyatbenteng.bacakoran.co/read/5447/syl-merasa-dikhianati-panji
Sementara mayoritas media di bawah kendali pemerintah Turki, setelah sejumlah wartawan ditangkap karena dianggap terlibat dalam jaringan kudeta. Di sisi lain para simpatisan Fethullah Gulen, lawan politik Erdogan di luar negeri, juga menghadapi ancaman.
Mereka ditangkap di negara-negara Eropa seperti Kosovo dan Moldova ke Turki oleh dinas rahasia Turki MIT. Situasi di penjara Turki juga menjadi salah satu poin kritik dalam surat kepada presiden AS. Dikatakan, saat ini ada 1.605 napi yang menjadi pasien di penjara Turki, 604 di antaranya sakit parah.
Politisi AS merujuk pada data asosiasi hak asasi manusia Turki IHD. Senator Amerika juga menyinggung adanya putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECtHR) yang diabaikan oleh pemerintah Turki.
ECHR telah berulang kali memerintahkan pembebasan budayawan dan filantropis Osman Kavala, yang telah dipenjara selama enam tahun sehubungan dengan protes anti-pemerintah.