RAKYATBENTENG.BACAKORAN.CO - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengaku curiga dana untuk program makan siang gratis era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan diambil dari anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total APBN. Dia berkata demikian saat ditanya awak media saat hadir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/5).
"Saya curiga, saya pada posisi curiga dan ini perlu, masih perlu pembuktian. Bisa jadi kemungkinan anggaran itu (makan siang gratis) diambil dari situ (anggaran pendidikan)," kata Huda, Rabu (29/5).
Dia menyebutkan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN bakal makin berat apabila alokasi dana malah dipakai ke sektor lain.
"Nah, kalau ini terjadi, makin akan membebani anggaran pendidikan 20 persen yang tidak sepenuhnya untuk pembiayaan pendidikan," kata Huda.
Legislator Daerah Pemilihan VII Jawa Barat itu mengaku Komisi X bakal menolak wacana anggaran pendidikan dipakai untuk makan siang gratis.
Toh, kata Huda, anggaran 20 persen untuk pendidikan dari APBN yang sudah dirancang tidak sepenuhnya untuk sektor edukasi.
"Kalau ini terjadi, Komisi X pada posisi tidak setuju, karena misalnya itu menyangkut kenaikan UKT ini kejadian karena alokasi pendidikan kita yang 20 persen belum sepenuhnya teralokasi untuk biaya pendidikan," kata dia.
Sebelumnya, Fraksi Gollar mengungkapkan anggaran pendidikan sebesar Rp 708,2 triliun sampai Rp 741,7 triliun dalam Kerangka Ekonomi makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN Tahun 2025 bisa mencukupi program.
BACA JUGA : https://rakyatbenteng.bacakoran.co/read/4472/banyak-guru-tidak-tenang-setelah-diangkat-pppk-ada-masalah-apa
Pandangan itu seperti disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Golkar Dewi Asmara dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 hari ini, Selasa (28/5).
Dewi mengatakan Fraksi Golkar menyambut baik KEM PPKF Tahun 2025 didesain mempertimbangkan visi misi dan program unggulan Presiden terpilih Prabowo Subianto, salah satunya Makan Bergizi Gratis yang dimasukkan dalam pagu anggaran pendidikan.
"Anggaran Pendidikan Rp 708,2 triliun hingga Rp 741,7 triliun terbilang mencukupi untuk program peningkatan gizi anak sekolah," ungkapnya, Selasa kemarin. (ast/jpnn)