RAKYATBENTENG.BACAKORAN.CO - Honorer tenaga kependidikan (tendik) tercecer alias tidak masuk pendataan Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali meminta ikut seleksi PPPK 2024. Alasannya mereka sudah masuk dalam data pokok pendidikan (dapodik) Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).
"Kami tetap berharap pemerintah memberikan kesempatan mengikuti seleksi PPPK 2024 bagi honorer tendik yang tidak masuk dalam pendataan BKN," kata Sekjen DPP Forum Honorer Non-Kategori Dua Indonesia (FHNK2I) Tendik Herlambang Susanto kepada JPNN.com, Minggu (5/5).
Dia mengungkapkan banyak pemda kesulitan memilah formasi tendik. Ada yang memasukkan penjaga sekolah ke tenaga teknis. Namun, banyak juga yang memilih tidak mengajukan karena alasan menunggu regulasi.
"Ini perlu arahan dari pusat melalui surat edaran. Contohnya, honorer tendik berijazah SD/SMP dimasukkan ke jabatan pengelola umum operasiaonal, berijazah SLTA jabatan layanan pperator pelaksana," kata Herlambang memberikan solusi.
Dengan begitu, tambahnya, pemda akan lebih mudah memasukkan atau mengalokasikan jabatannya sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Dia mengungkapkan bagaimana upaya honorer tendik mendapatkan status ASN. Mereka mendekati pemda dan melobi kepala daerah.
Upaya itu cukup berhasil. Contohnya, honorer penjaga di Kota Tegal mendapat dukungan dari Pj wali kota dalam memperjuangkan nasibnya untuk diangkat ASN.
Dia berharap tahun ini keberpihakan pemda terhadap honorer teknis termasuk di dalamnya tendik benar-benar direalisasikan. Penyelesaiannya bisa bersama-sama dengan guru prioritas satu (P1), honorer K2, dan guru honorer yang pengabdiannya minimal 3 tahun.
"Semoga sisa kuota guru yang tidak diusulkan, bisa menambah kuota untuk tendik. Ini agar jumlah kuota tiap-tiap tahapan pengangkatan PPPK dari honorer bisa sesuai target dan terisi semua," terangnya.
BACA JUGA : https://rakyatbenteng.bacakoran.co/read/3962/7-kapal-perang-dan-2-helikopter-bakal-bersiaga-penuh-di-bali
Secara khusus, Herlambang memohon kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas untuk memberikan kesempatan kepada honorer tendik yang tidak masuk pendataan BKN mengikuti seleksi dan pengangkatan PPPK 2024.
"Bagaimanapun juga kami mengabdi sebelum ramainya UU ASN ataupun sebelum adanya penentu bahwa penyelesaiaan honorer hingga akhir tahun 2024,' pungkasnya Herlambang. (esy/jpnn)