POLKUM - Ratusan aktivis, tokoh antikorupsi, tokoh pers, pengajar dan guru besar mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mengawasi dan mengawal penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Ajakan ini diinisiasi oleh Forum Lintas Generasi yang melakukan mimbar akademik terbuka di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta, Senin (27/11).
"Kami mengajak seluruh rakyat Indonesia agar berani bersuara jujur dan jernih dalam menghadapi Pemilu demi menghidupkan kembali budaya yang mengutamakan kemaslahatan umum, bukan kepentingan sempit elit politik," ucap Direktur Pascasarjana STF Driyarkara Karlina Supelli.
Menurut Karlina, para tokoh bangsa merasa prihatin atas pelemahan demokrasi yang berjalan senyap melalui institusi hukum.
Mulai dari Revisi Undang-undang Antikorupsi hingga puncaknya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang memuluskan langkah putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka untuk melenggang ke kontestasi Pilpres 2024.
"Itu terang-terangan menodai rasa keadilan. Kita tidak boleh diam saja. Perusakan demokrasi terjadi dari dalam demokrasi itu sendiri melalui kerangka hukum," ujar Karlina.
Tuan rumah forum ini Simon Petrus Lili Tjahjadi, Yustinus Prastowo, Omi Komaria Madjid, Sulistyowati Irianto, Erry Riyana Hardjapamekas, Lukman Hakim Saifuddin, Goenawan Mohamad, Adrianus Lambu, Acep Jamaludin, dan Alan Pasaribu serta dimoderasi oleh Alif Iman.
Dalam mimbar yang dimulai pukul 13.00, forum dibuka dengan sekapur sirih oleh Karlina Supelli. Forum juga diisi dengan pernyataan-pernyataan di antaranya dari Ketua AJI Sasmito Madrim, tokoh pers Arif Zulkifli, pengajar Yanuar Nugroho, Salman Alfathan dari Bijak Memilih.
Turut hadir psikolog Tika Bisono dan mantan Ketua KPK Taufiequrrahman Ruki. Mimbar ini diikuti juga melalui daring oleh puluhan guru besar, tokoh pendidikan, seniman, aktivis dan wartawan. (dil/jpnn)
Berikut Seruan Jembatan Serong selengkapnya:
Hari-hari mendatang ini, nasib demokrasi Indonesia dipertaruhkan. Apakah tanah air akan berjalan sesuai dengan cita-cita Proklamasi dan dasar Pancasila, atau sebaliknya menjadi ajang permainan politik dinasti dan oligarki.
Demokrasi kita kehilangan adab karena penguasa memanipulasi lembaga negara untuk kepentingan politik keturunannya. Praktik ini memprihatinkan dan mengingatkan kita kepada amanat reformasi, yakni penghapusan korupsi, kolusi dan nepotisme. Ini berarti spirit republik hilang dalam penyelenggaraan negara.
Politik dipertontonkan tanpa peduli pada kepantasan etik dan moral bangsa demi kelanjutan kekuasaan. Untuk itulah kami berseru dan bertekad untuk menegakkan negeri yang adil dan merdeka, yang menyediakan kesempatan yang setara kepada tiap putra-putri Indonesia.
Tanpa nepotisme, tanpa kelompok dan keluarga dengan hak-hak istimewa. Kami meminta seluruh lembaga tinggi negara menjamin pemilu yang jujur dan adil.
Kami menolak dengan keras penyusutan kekuasaan ke tangan eksekutif, perusakan batas-batas tegas dan pemisahan kekuasaan, persekongkolan para elit politik, aparatur dan lembaga-lembaga negara bagi kepentingan-kepentingan orang atau kelompok tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.