RAKYATBENTENG.BACAKORAN.CO - Program penilaian efektivitas organisasi Kesatuan Pengelola Hutan Lindung (KPHL) di Indonesia akan kembali berlangsung untuk tahun 2024.
Penilaian efektivitas tersebut merupakan salah satu bentuk evaluasi kinerja KPHL dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mengarahkan pada tujuan yang memberikan dampak atau outcome pengelolaan kehutanan yang berkelanjutan demi terwujudnya masyarakat sejahtera dan hujan lestari.
Lantas, bagaimana dengan KPHL Bukit Daun Provinsi Bengkulu ?
Dijelaskan oleh Kepala Bukit Daun Provinsi Bengkulu, Yudi Riswanda, di Provinsi Bengkulu terdapat 7 KPH yang terbentuk.
Untuk KPH Bukit Daun, pada tahun 2023 sudah dilaksanakan penilaian dan sudah efektif dalam pengerjaan.
‘’Kami di tahun 2023 kemarin sudah dinilai dan sudah bagian dari 50 KPH efektif yang ada di Indonesia,’’ ujar Yudi.
Yudi menuturkan, ada beberapa poin yang harus dilaksanakan pada saat penilaian. Dari Bukit Daun, tindak penanganan konflik tenurial kawasan hutan seperti perhutanan sosial, tambang illegal, penguasaan lahan diselesaikan dengan skema tora, review tata ruang serta persetujuan penggunaan kawasan hutan.
‘’Ada beberapa poin yang tentu harus dipersiapkan dalam penilaian. Alhamdulillah KPHL Bukit Daun sudah selesai. Itu juga nanti sebagai syarat KPH untuk mendapatkan dana Indonesia Folu Net Senk atau dana kompensasi carbon. Tahun 2024 ini KPH Bukit Daun sudah mendapatkan anggaran dari negara Norwegia,’’ demikian Yudi.(one)