NASIONAL RBt - Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mendorong peningkatkan tata kelola koperasi di Indonesia demi keadilan dan kemakmuran yang merata.
"Upaya perbaikan tata kelola koperasi di Indonesia bangkitkan potensi ekonomi masyarakat yang diharapkan mampu mendorong gerak perekonomian nasional," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (9/2).
Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) akan bangun kelembagaan dan ekosistem koperasi melalui perbaikan tata kelola yang mengadopsi Pedoman Umum Governansi Koperasi Indonesia (PUG-KOPIN).
Salah satu tujuannya agar koperasi mampu mengembangkan model bisnis yang lebih kompetitif dan menjadi pilihan rasional masyarakat ketika mau berwirausaha.
BACA JUGA:11 Panwascam di Bengkulu Tengah Gelar Pelatihan Saksi Parpol Serentak
BACA JUGA:Lemhannas dan BPK Perkuat Tata Kelola Keuangan Melalui SIPTL
Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan jumlah koperasi aktif di Indonesia sebanyak 130.354 unit dengan volume usaha sebesar Rp197,88 triliun pada 2022.
Menurut Lestari, aktivitas ratusan ribu koperasi di Indonesia memiliki potensi yang besar sebagai sentra-sentra pertumbuhan ekonomi masyarakat di tanah air.
"Upaya memperbaiki tata kelola koperasi menjadi lebih baik dan kompetitif. Ini merupakan langkah strategis yang diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat," tutur Rerie, sapaan akrab Lestari.
Menurut dia, koperasi sebagai sebagai soko guru perekonomian nasional harus menjadi perhatian para pemangku kepentingan sebagai bagian dari upaya menjalankan amanah konstitusi.
‘’Penguatan asas gotong-royong dan profesionalisme dalam pengelolaan koperasi,’’ ujar Rerie.
Diharapkan mampu dilaksanakan dengan perencanaan yang matang agar kebangkitan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat benar-benar merata.
BACA JUGA:Pemdes Paku Haji Sepakati APBDes Tahun 2024, Ini Prioritas Penggunannya
BACA JUGA:Pemberian Fasilitas Kredit Perumahan di Bengkulu Tengah Dilidik, Puluhan Saksi Diperiksa
"Sejumlah upaya tersebut membutuhkan kolaborasi yang kuat antarsektor di tingkat pusat dan daerah untuk mewujudkannya," kata Lestari Moerdijat.(jpnn)