Oleh: Dahlan Iskan
SYUKURLAH. Masih ada menteri yang tidak ikut heboh-heboh politik.
Ia masih sangat fokus pada pekerjaan pokoknya: menyelesaikan digitalisasi di birokrasi.
Anda sudah tahu siapa: Abdullah Azwar Anas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Saya kaget dapat angka ini: pemerintah memiliki 27.000 aplikasi. Di pusat sampai daerah. Di kementerian sampai lembaga.
Dari angka itu, sekilas, bisa menunjukkan betapa tinggi semangat pejabat kita dalam memberikan layanan kepada rakyat secara digital.
Di sisi lain: betapa bingung rakyat mencari akses digital di hutan belantara 27.000 saluran itu.
"Semua itu harus kami satukan di GovTech," ujar Abdullah Azwar Anas.
Ups. Betapa rumitnya menyatukan begitu banyak layanan digital. Bisa dianggap mematikan inisiatif sektoral. Atau daerah. Tapi keputusan sudah dibuat.
Presiden Jokowi sudah bertekad Indonesia harus masuk ke tahap GovTech. Itu berarti meloncat tiga kali. Dari Analog Government ke E-Government ke Digital Government lanjut ke GovTech.
Semua beban itu ada di pundak Anas. Kiblatnya Estonia dan Inggris. Tidak perlu lagi belajar dari nol. Para pejabat daerah juga tidak usah berbondong ke Estonia –dengan alasan studi banding.
Anas menyadari wibawa seorang menteri PAN-RB tidak cukup bisa menorpedo 27.000 aplikasi itu. Apalagi di balik 27.000 itu banyak kepentingan. Mulai dari konsultan, tenaga ahli sampai belanja IT. Nilainya sekitar Rp 3 triliun.
Anas memerlukan orang kuat. Siapa lagi kalau bukan Jenderal Luhut Binsar Pandjaitan. Ditambah Mensesneg Pratikno.
Maka rapat-rapat untuk membahas capaian menuju GovTech ini sering dilakukan di ruang kerja menko Marves.
"Pihak yang dirasa menghambat tercapainya tahapan penyatuan langsung disemprot. Diancam untuk diberhentikan," kata Anas.