EDUKASI - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengingatkan agar jumlah dan kapasitas guru serta infrastruktur harus dipersiapkan secara matang dalam upaya memenuhi kebutuhan penerapan Kurikulum Merdeka secara nasional. "Penerapan Kurikulum Merdeka secara nasional membutuhkan kecukupan dari sisi jumlah dan kapasitas guru agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan secara maksimal sehingga perlu dipersiapkan secara matang," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (28/12). Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memastikan Kurikulum Merdeka akan diterapkan secara nasional pada 2024.
Saat ini sebanyak 80 persen sekolah di semua jenjang secara sukarela telah menerapkan Kurikulum Merdeka. Di sisi lain, catatan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek memperkirakan Indonesia kekurangan sebanyak 1,3 juta guru pada 2024, seiring dengan banyaknya guru yang pensiun. Menurut Lestari, kesiapan penerapan Kurikulum Merdeka harus segera dipastikan, baik dari sisi kualitas dan jumlah guru, serta kesiapan infrastrukturnya.
Rerie yang akrab disapa mengatakan dalam penerapan kurikulum, guru berperan sebagai pengembang kurikulum harus mampu menerjemahkan, menjabarkan dan mentransformasikan nilai-nilai yang terkandung dalam kurikulum kepada peserta didik. "Tantangan dalam membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul merupakan salah satu tantangan terbesar bangsa agar memiliki daya saing yang tinggi di masa datang," ungkap Anggota Komisi X DPR dari Dapil Jawa Tengah II itu.
Dia menegaskan sektor pendidikan yang merupakan bagian dari proses membangun SDM nasional harus menjadi perhatian serius semua pihak agar mampu mencapai target yang telah ditetapkan.
Apalagi berdasarkan hasil riset International Institute for Management Development (IMD) World Talent Ranking (WTR) 2023 terhadap 64 negara di dunia daya saing SDM Indonesia 2023 naik empat peringkat dari 51 ke-47. Meski begitu, tambah Rerie, IMD juga memberi catatan bahwa cara belajar untuk tingkat pendidikan dasar di Indonesia masih sangat tradisional dan harus diubah lebih inovatif untuk meningkatkan SDM di Indonesia. "Berdasarkan catatan tersebut, para pemangku kepentingan di sektor pendidikan harus mampu membangun kolaborasi yang kuat dalam mewujudkan sistem pembelajaran yang mampu meningkatkan daya saing SDM nasional dan karakter anak bangsa yang lebih baik, agar mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan," pungkasnya. (mrk/jpnn)